NTThits.com, Kupang - Pemegang Saham Seri B Bank NTT, Amos Corpurtty meminta agar Bank NTT dilakukan audit forensik, karena sistem digital perbankan di Bank NTT kurang bagus.
"Sistem kita kurang bagus. Sehingga kalau ditanya laba belum jelas, perlu audit ulang. Harus diaudit ulang barang elektronik, harus ada audit forensik," tegas Amos saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD NTT, Senin, 6 Maret 2023.
Audit forensik merupakan aspek akuntansi forensik yang berlaku audit, akuntansi dan keterampilan investigasi untuk situasi yang memiliki konsekuensi hukum.
Baca Juga: Pastor Provinsial Redemptoris Gelar Misi Umat Selama Dua Bulan di Stasi Herman Yosef Waimamongu
Menurut dia, kekurangan di Bank NTT dalam menghadapi persaingan dan perubahan kondisi penggunaan digital. Sehingga banyak yang perlu dibenahi oleh direksi dan komisaris yang harus ditindaklanjuti oleh pemilik bank.
Dia menambahkan banyak persoalan yang terjadi di Bank NTT, seperti pemecatan pegawai yang tidak mendasar, kredit fiktif, MTN Rp50 miliar dan lainnya.
"Ini yang saya ribut terus agar semua diclearkan. Tujuan bank ini adalah sejahterakan masyarakat," katanya.
Baca Juga: Tak Hanya Siswa SMA, Giliran ASN Dikbud NTT Masuk Kantor Jam 5.30 Pagi
Masalah lainnya, kata dia, adalah laba dan deviden Bank NTT yang tiga tahun terakhir mengalami penurunan, tapi pengurusnya tetap dipertahankan.
"Tempatkan manusia yang berkarakter dan bermoral di Bank NTT," tegasnya.
Dia mencontohkan kredit yang diberikan untuk program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang dinilainya tak sesuai ketentuan dan tidak gunakan prinsip kehati-hatian dan berorientaai bisnis.
"Kalau saya, ada program tanam jagung panen sapi, Bank NTT panen kol atau kolektifitas kredit yang akhirnya macet total. Ada program seperti itu, bank harus lakukan sesuai ketentuan. Prinsip keahati-hatian dan orietasi bisnis," katannya.
Baca Juga: Warga Desa Manunain B Kemukakan Alasan Tolak Mantan Kades Anselmus Uskono Maju Cakades Lagi
"Kasih kredit tujuannya bukan angkat kasih lepas. Tidak jelas kasih kredit tanpa melihat ketentuan yang harus dilaksnakan, bukan angkat kasih. Kesalahan ada di bank, bukan pemerintah. Kerja tidak ikuti aturan. Sebenarnya kredit tidak akan masalah, karena ada lembaga penjamin, tapi pelaksabaan di lapangan yang tidak betul, sehingga perlu kontrol di lapangan," tegasnya.
