NTTHits.com, MAUMERE – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa praktik politik tanpa pijakan filsafat berisiko kehilangan arah di tengah kompleksitas masyarakat yang majemuk.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK) dalam rangka pengukuhan Otto Gusti Ndagong Madung sebagai Guru Besar Filsafat Politik di Auditorium St. Thomas Aquinas, Ledalero, Kabupaten Sikka, Sabtu (18/4/2026).
“Tanpa filsafat politik, seluruh kegiatan politik bisa kehilangan arah. Kompasnya ada di sana,” tegas Melki.
Baca Juga: Jelang Kedatangan Kapal Pesiar Oceania Vista, Gubernur NTT Pastikan Kupang Siap Sambut Wisatawan
Politik dan Realitas: Antara Ide dan Praktik
Menurut Melki, refleksi filsafat politik menjadi sangat penting bagi Indonesia, termasuk NTT, yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya. Ia menilai kondisi tersebut membuka potensi munculnya ketimpangan sosial hingga manipulasi identitas dalam praktik politik.
Ia juga menyoroti adanya jarak antara gagasan ideal dan realitas di lapangan. “Antara gagasan dan praktik pasti ada jarak. Kadang mendekat, tapi lebih sering menjauh. Itu dinamika yang terus terjadi,” ujarnya.
Meski demikian, Melki menegaskan bahwa nilai keadilan sosial tidak boleh berhenti pada konsep atau pidato semata, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang dirasakan masyarakat. “Keadilan sosial harus hadir dalam praktik, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Baca Juga: Gubernur NTT Sidak Kendaraan Dinas, Ratusan Tak Hadir, Kepatuhan Pajak Disorot
Akui Politik Kerap Terjebak Pragmatisme
Dalam kesempatan itu, Melki juga secara terbuka mengakui bahwa pemerintah kerap terjebak dalam pendekatan pragmatis. “Kami di politik praktis sering terjebak pragmatisme. Yang penting berjalan sesuai kebutuhan, tapi kadang tidak nyambung dengan gagasan besar,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut justru membuka ruang penting bagi akademisi untuk memberikan kritik dan arah pemikiran bagi pemerintah.
Karena itu, Melki mendorong terciptanya ruang publik yang rasional, inklusif, serta terbuka terhadap dialog. “Pemerintah harus terbuka terhadap kritik, termasuk dari kampus,” katanya.
Baca Juga: Gubernur Melki Ubah Arah Pembangunan NTT, Dari Data ke Individu, Fokus Kelompok Rentan
Peran Kampus dan “Pesan Kenabian”
Melki berharap IFTK Ledalero terus melahirkan pemikir-pemikir yang peka terhadap persoalan kemanusiaan dan mampu menghadirkan gagasan kritis.
Ia bahkan mendorong kampus untuk terus menyuarakan “pesan-pesan kenabian” melalui kajian ilmiah, sekaligus memperkuat dialog antara iman, ilmu, dan realitas sosial. “Pemikir tidak boleh berhenti di gagasan. Harus diuji dalam realitas sosial,” ujarnya.
