Baca Juga: Ombudsman NTT “PPDB SMA/SMK Berpotensi Bawa Ketidakadilan Sekolah Swasta dan Negeri”
Adapun besar dana yang diduga dikorupsi tersebut berasal dari sejumlah item pengelolaan keuanganan mulai dari honor serta belanja sekretariat pada tenaga pendamping kabupaten, honor tenaga pendamping teknis serta KMPS pada program bantuan badai seroja.
Selain itu, ada dana untuk pemulangan salah satu tenaga Pengawai Negeri Sipil (PNS) pada BPBD TTU yang memasuki usia pensiun.
Ada juga belanja paket pengiriman barang dari Jakarta menuju Kefamenanu serta honor TPK dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana.
Lainnya, pengadaan beras sebanyak 2 ton,biaya tagihan telepon serta belanja pemeliharaan peralatan kantor. (*)
Artikel ini sudah tayang di okenusra.com dengan judul Jaksa Lidik Dugaan Korupsi Pengelolaan Anggaran BPBD TTU
