Ia mengulas kembali, persoalan Mafia BBM pertama kali mencuat ke permukaan ketika Ipda Rudy Soik mulai melakukan tugasnya sebagai seorang polisi pada tanggal 15 Juni 2024 lalu, hingga sampai berakhir pada tanggal 10 - 11 Oktober 2024 kemarin harus di PDTH melalui Sidang Kode Etik di Polda Nusa Tenggara Timur.
Salinan dan Putusan Sidang Kode Etik tanggal 10 dan 11 Oktober 2024 kemarin, menurut Paokuma pada dasarnya di poin satu mengarah pada Pemasangan Garis Police Line yang dinilai melanggar prosedur yang diatur dalam regulasi terkait dan ini menjadi dasar pijakan untuk memberatkan Ipda rudy soik harus di PDTHkan selain 6 LP yang telah disidangkan sebelumnya.
Namun catatan kritis yang harus di pegang oleh semua masyarakat NTT, bukan mengarah pada Ipda Rudy Soik di PDTHkan, melainkan kejelasan persoalan mafia BBM yang harus dikawal sampai tuntas agar hal ini tidak mencoreng slogan NTT sebagai Nusa Tinggi Toleransi.
Paokuma berpendapat, letidakjelasan persoalan mafia BBM ini seakan diframing oleh segelintir orang sebagai penggiringan opini untuk mengarahkan pandangan masyarakat NTT pada PDTH-nya Ipda Rody Soik dan melupakan isu besar yang sedang ditutupi yakni Mafia BBM.
"Kenapa persoalan framing ini harus dicurigai sebagai bagian dari penutupan Informasi yang jelas kepada masyarakat ? Dikarenakan kemarin Polda NTT, melalui Kapolda dan petinggi jajaran Polda NTT dipanggil ke Jakarta untuk menghadap dan bertemu dengan Komisi 3 DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat", katanya.
Dua minggu berlalu setelah selesainya pertemuan Rapat Dengar Pendapat antara Polda NTT bersama Komisi III DPR RI. Namun, kata Paokuma hingga saat ini belum juga terdapat kejelasan tentang Persoalan Mafia BBM. Penyelesaian mafia BBM ini belum juga mengalami peningkatan dan cenderung seakan tidak ada kejelasan apa dan tindak lanjut seperti apa yang akan di lakukan oleh pihak Polda NTT selanjutnya dalam memberantas Mafia BBM tersebut.
"Hal ini akan menjadi preseden buruk ditengah masyarakat terkait dengan kinerja Polda NTT dan Konsistensinya dalam menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat dari hiruk pikuk mafia BBM. Institusi Polri yang akan menjadi korban ketidakpercayaan masyarakat di tengah rendahnya integritas oknum Polri dalam penyelesaian kasus BBM ini", tandas Paokuma.
Ia menegaskan, kasus mafia BBM yang dinilai oleh Ipda Rudi Soik melibatkan segelintir orang di jajaran petinggi Polda NTT harus diusut dan ditelurusi dengan jelas agar persoalan mafia BBM bisa diselesaikan.
Persoalan mafia BBM yang kunjung tidak diselesaikan dengan cepat oleh Kapolda NTT bahkan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI kemarin, menjadi perseden buruk dan kondisi saat ini bisa membawa dampak buruk untuk daerah - daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bisa dicurigai mengalami hal yang sama.
Dicontohkannya, kasus BBM jenis pertalite seperti Kabupaten Lembata yang sering kekosongan bantuan BBMnya sampai pengecer menjualnya dengan 1 botol Rp20.000, - di Labuan Bajo dengan harga yang tidak jauh berbeda bahkan sampai pada kisaran harga Rp.35.000 per liternya pada bulan Juli 2024 lalu.
Hal itu katanya, menjadikan kenyataan dan harus dilihat sebagai hal serius bahwa persoalan mafia BBM, jika merujuk pada pernyataan Ipda Rudy Soik telah menjadi KARTEL Niaga yang harus diberantas dan dilawan bahkan jika itu oknum Polri sekalipun.
Persoalan mafia BBM adalah persoalan yang harus segera diselesaikan apalagi saat ini Presiden memiliki agenda besar yakni Swasembada Energi yang harus ditopang oleh semua pihak agar cepat terwujutnya agenda Presiden tersebut.
Percepatan Swasembada Energi ini jelas Paokuma, membutuhkan kerja komplek dan kerja ektra dan kekompakan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sayangnya agenda besar Presiden Swasembada Energi tersebut saat hendak direalisasikan di NTT terdapat kejenggalan dan butuh penyesuaian yang cukup karena NTT masih berkutat dengan mafia BBM yang belum di selesaikan oleh Kapolda NTT.
