NTTHits.com, Kupang - Ketua Umum HMI Cabang Kupang, Muhamad Ali Paokuma menilai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) tidak punya inisiatif untuk menyelesaikan persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di NTT.
Pasalnya, menurut Muhamad Paokuma, setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Mafia BBM di NTT belum juga terselesaikan.
"Kapolda NTT seakan tidak punya inisiatif untuk menyelesaikan persoalan BBM di NTT", kata Paokuma, Senin, 11 November 2024 dalam rilis yang diterima NTTHits.com.
Provinsi Nusa Tenggara Timur, jelasnya adalah Nusa Tnggi Toleransi. Dimana potret kehidupan masyarakat berdasarkan pada tradisi dan kebudayaan yang membuat masyarakat di NTT hidup bagaikan keluarga tanpa membedakan satu dengan yang lain. Potret kekeluargaan dimulai dari tradisi kawin-mawin yang melekat di masyarakat sehingga melahirkan satu ikatan keluarga yang utuh.
Selayaknya sebuah keluarga, jika terdapat permasalahan di dalam keluarga tersebut pasti akan sama - sama duduk dan berembuk untuk mencari solusi dan penyelesaian persoalan agar tidak merenggangkan hubungan kekeluargaan yang ada.
Persoalan - persoalan yang merusak hubungan kekeluargaan itu, menurut Paokuma cenderung dipolitisasi dan ditutup - tutupi untuk melindungi segelintir orang atau kelompok yang berhubungan dengannya.
"Akhir - akhir ini NTT yang dikenal dengan Nusa Tinggi Toleransi harus dipertontonkan dengan Isu keterlibatan Mafia Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengganggu ketenangan masyarakat di Nusa Tenggara Timur", kata Paokuma.
Katanya lagi, isu Mafia BBM ini adalah isu serius yang merusak pondasi kekeluargaan di NTT sebagai bangunan toleransi.
"Kenapa? Karena persoalan mafia adalah persoalan individu, persoalan keegoisan diri untuk merampok dan memperkaya diri dan/atau kelompok. Dan ini merusak citra NTT sebagai Nusa Tinggi Toleransi. Selayaknya slogan toleransi adalah tidak boleh menempatkan kepentingan individu diatas kepentingan kelompok atau kepentingan universal kemasyarakatan yang ada didalamnya", ungkap Paokuma.
Sambungnya, BBM adalah kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai penunjang kehidupan dan penopang aktifitas sehari - hari.
Sayangnya, persoalan BBM yang di Subsidi oleh pemerintah harus di mafiakan oleh segelintir orang yang patut dicurigai sebagai orang yang hendak merusak dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di NTT.
Paokuma mengatakan, NTT sebagai Provinsi yang terdiri dari berbagai pulau dan juga disebut sebagai Provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Namun sebenarnya NTT memiliki Sumber Daya Alam yang cukup melimpah, NTT sebagai Provinsi yang masuk sebagai daerah afirmasi dengan julukan 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal), harus berurusan dengan Mafia BBM.
