"Kapolda NTT harus segera memberikan penyataan terbuka dan sikap seperti apa dalam hal menyelesaikan mafia BBM tersebut. Langkah - langkah konkrit dan strategi penyelesaian seperti apa harus dilakukan oleh Kapolda NTT itu yang ingin didengar oleh msyarakat NTT", kata Paokuma.
Kapolda NTT juga menurutnya harus segera membentuk tim Independen dalam mengusut tuntas isu mafia BBM. Tim independen yang dibentuk oleh Kapolda NTT harus melibatkan masyarakat dan mengawal agar proses pengungkapan persoalan BBM ini bisa transparan dan terbuka untuk umum demi menjaga Citra Polri dan memperbaiki Institusi Polri di mata masyarakat.
Bahkan katanya, jika dalam kurun waktu Kapolda NTT belum mampu menyelesaikan persoalan BBM ini dan masyarakat belum menerima informasi yang jelas makan Badan Intelegen Negara (BIN) Perwakilan Wilayah NTT untuk mengambil kasus tersebut dan segera menyelesaikan persoalan tersebut agar agenda Swasembada Energi yang digagas oleh Presiden tidak tertahan dan tidak berjalan di NTT hanya karena ketidakbecusan Oknum Polda yang tidak berintegritas.
"Kapolri sebagai penanggung jawab Institusi harus bertanggung jawab atas gagalnya pengungkapan kasus mafia BBM di NTT dan Kapolda dan Jajarannya harus di evaluasi secara mendalam agar tidak membuat malu Institusi yang sedang dilindungi oleh bapak sebagai Kapolrinya.
Pengevaluasian kepada Kapolda NTT dan jajarannya adalah suatu bentuk Kapolri dalam melancarkan agenda Presiden dalam hal Swasembada Energi, sehingga tidak ada keterlibatan mafia didalamnya", pungkas Paokuma. (*)
