Dan sesuai informasi yang dihimpun media ini, pengadaan alkes tersebut kini sudah menjadi temuan BPK.
"Berdasarkan informasi, dari RSP Ponu sudah mengajukan surat permohonan dari tahun lalu kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan serah terima dan uji fungsi alkes, khususnya IPAL dan radiologi. Tapi dari Dinkes sampai hari ini tidak merespon, sehingga alat-alat tersebut tidak dapat digunakan. Apalagi sekarang sudah ada temuan dari BPK dan Polres TTU," ungkap sumber, Senin, 9 September 2024.
Penyerahan alat-alat kesehatan tersebut, katanya perlu dilakukan agar pihak rumah sakit dapat terbantu dalam memberikan pelayanan kepada pasien khususnya masyarakat di daerah Pantura.
"Dengan tidak dilakukan serah terima dan uji fungsi, alat-alat kesehatan itu dibiarkan begitu saja dan terkesan mubazir.
Tak hanya itu, pihak Dinkes juga enggan meminta pihak ketiga untuk menjelaskan dena IPAL sehingga pihak rumah sakit kesulitan untuk menginstalasi jalur pembuangan limbah", jelasnya.
Baca Juga: Pj. Wali Kota Kupang Singgung TPP Pegawai Tak Kunjung Dibayar Itu Kesejahteraan ASN
Bahkan untuk alat radiologi tidak dapat dioperasikan pada ruangan yang sudah dibangun, lantaran belum dilengkapi dengan dinding pelindung, timbal, ruang petugas.
Ruangan radiologi wajib dilengkapi dengan AC dan suhu dan kelembaban disesuaikan dengan kebutuhan alat.
Ruangan memiliki pintu berpelindung, dilengkapi dengan penahan radiasi, tempat printer, tempat processing, dan tempat rekam medik elektronik.
"Karena ruangan yang sudah dibangun tidak dilengkapi dengan fasilitas standar yang ada, otomatis petugas tidak berani untuk operasikan karena resikonya mandul dan kanker kalau radio aktif," tandasnya.
Berdasarkan penelusuran media, kasus tersebut sudah menjadi temuan BPK dan sedang ditangani Tipikor Polres TTU.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, Robert Tjeufin belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan. (*)
