Keputusan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyarankan agar subsidi elpiji diperbaiki agar lebih tepat sasaran.
"Subsidi elpiji sudah berlangsung 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Dengan nilai tukar rupiah yang sekarang Rp16.000 per dolar AS, dibandingkan Rp8.000 saat awal kebijakan ini dibuat, perlu ada penyesuaian," ujar Jusuf Kalla dalam pertemuannya dengan Prabowo.
Baca Juga: Momen Haru! Prabowo Ngintip Siswa SD dari Balik Jendela, Ucapan Terima Kasih Anak-Anak Bikin Meleleh
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah tetap mewajibkan pembelian elpiji menggunakan KTP untuk memastikan subsidi tidak disalahgunakan. Selain itu, pemerintah berencana membentuk sub pangkalan di setiap RW agar distribusi lebih merata.
"Tanpa KTP, bagaimana kita bisa memastikan subsidi ini tepat sasaran? Jangan sampai elpiji bersubsidi malah dipakai industri atau dioplos," tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.***
