NTTHits.com, Jakarta – Pemerintah memastikan retret kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menepis spekulasi yang berkembang di publik.

"Enggak (uang Presiden) dong, (anggaran retret) dari pemerintah," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, Prasetyo menegaskan bahwa retret ini tetap diperlukan agar kepala daerah terpilih bisa menyelaraskan visi dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Raffi Ahmad Lapor Harta Rp1,1 Triliun! Intip Gaji Fantastisnya sebagai Stafsus Presiden

"Efisiensi bukan berarti kegiatan penting jadi ditiadakan. Enggak begitu juga," tegasnya.

Retret Kepala Daerah: Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Retret ini bertujuan untuk membekali kepala daerah terpilih setelah Pilkada serentak yang melibatkan provinsi, kabupaten, dan kota secara bersamaan untuk pertama kalinya.

"Kita ingin menyatukan antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Prasetyo.

Selain itu, meskipun diharapkan pelantikan kepala daerah dilakukan serentak, ada kemungkinan beberapa daerah harus menunggu karena masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Google Salah Tampilkan Kurs Dolar Jadi Rp8.170, Warganet Heboh! Begini Fakta dan Dampak Bahayanya

Berapa Anggaran yang Dihabiskan?

Meskipun sudah dipastikan bersumber dari APBN, alokasi dana untuk retret ini masih dalam pembahasan.

"Ada (anggaran), tapi jumlahnya masih dibahas," jelas Prasetyo.

Terkait mekanisme pencairan dana, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian disebut akan mengurus alokasi anggaran ini.

Baca Juga: Tragedi Udara di AS: Tiga Kecelakaan Mengerikan dalam Sepekan, Puluhan Tewas!

Lokasi Retret: Akmil Magelang Kembali Jadi Pilihan

Retret kepala daerah kemungkinan besar akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sama seperti retret para menteri Kabinet Merah Putih sebelumnya.