NTTHits.com, Kupang – Kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja, kini memasuki babak baru. Mabes Polri resmi menetapkan AKBP Fajar sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
Meskipun penetapan tersangka dilakukan oleh Mabes Polri, penanganan kasus tindak pidana umumnya akan ditangani oleh Polda NTT. Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, menegaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah hukum lebih lanjut terkait kasus ini.
"Saat ini, AKBP Fajar masih diperiksa di Mabes Polri terkait kode etik. Setelah itu, kasus pidana umumnya akan ditangani oleh penyidik Ditreskrimum Polda NTT," jelas Kapolda Daniel.
Baca Juga: Kapolri Tegaskan Sanksi Tegas untuk AKBP Fajar Terkait Kasus Narkoba dan Asusila
Peran Seorang Wanita Berinisial "F" Tengah Diselidiki
Polda NTT juga sedang mendalami keterlibatan seorang wanita berinisial "F" yang diduga berperan sebagai penyedia anak di bawah umur untuk aksi bejat sang mantan Kapolres.
"Kami mendalami dugaan bahwa wanita berinisial 'F' menerima imbalan sebesar Rp 3 juta dari AKBP Fajar untuk menyediakan anak di bawah umur," tambah Kapolda Daniel.
Polda NTT berkomitmen menangani kasus ini dengan hati-hati dan transparan.
"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterangan para saksi untuk memastikan semua bukti sesuai dengan fakta yang ada," tegasnya.
Baca Juga: Kapolres Ngada Diduga Terlibat Pelanggaran HAM Berat dan Human Trafficking, PADMA Indonesia Desak Presiden Bertindak
Kasus Narkoba Juga Jadi Sorotan
Selain kasus kekerasan seksual, AKBP Fajar juga diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
"Saat ini, dugaan keterlibatan AKBP Fajar dalam kasus narkoba masih dalam tahap pemeriksaan di Mabes Polri. Kami akan mendalami siapa pemasok dan penyedia barang tersebut," jelas Kapolda.
Kasus ini mencuat setelah beredarnya video asusila yang melibatkan AKBP Fajar di sebuah situs porno yang berbasis di Australia.
Penanganan kasus ini menjadi perhatian publik, dan Polda NTT berjanji akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menegakkan keadilan bagi para korban.***