hukrim

Aliansi Warga NKRI Desak Reformasi Polri, Kasus Pemecatan Ipda Rudy Soik Jadi Sorotan

Senin, 14 Oktober 2024 | 16:41 WIB
Ipda Rudi Soik bersama Aliansi warga NKRI

NTTHits.com, Kupang – Desakan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin menguat. Aliansi Warga NKRI menuntut langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk melakukan perombakan total dalam institusi Polri.

Kasus pemecatan Ipda Rudy Soik, seorang perwira polisi yang pernah menjabat sebagai KBO Satreskrim Polresta Kupang, menjadi titik api baru yang menyorot dugaan korupsi dan penyelewengan kewenangan dalam tubuh Polri.

Ipda Rudy Soik, yang dikenal karena membongkar praktik penyelewengan BBM bersubsidi di wilayah NTT, justru dipecat dengan alasan yang mengundang tanda tanya besar.

Baca Juga: Dinilai Kangkangi SK Ketum PDIP, ADPRD TTU Andina Winantuningtyas Bakal Terima SP1. Ketua DPC : Sudah Ada Perintah Terbitkan SP1

Kasusnya semakin rumit ketika pemasangan police line yang telah disetujui oleh Kapolres Kota Kupang malah dikriminalisasi oleh Polda NTT. Tak hanya itu, tim reserse yang terlibat dalam pengusutan kasus BBM bersubsidi juga dipindah secara misterius dari Polresta Kupang.

Masyarakat sipil semakin gerah melihat kelambanan pemerintah dan DPR RI dalam melakukan pembenahan di tubuh Polri, yang dinilai semakin sarat dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Setelah kasus Sambo mencuat, kepercayaan publik terhadap Polri anjlok, namun alih-alih melakukan perbaikan menyeluruh, justru muncul berbagai kasus serupa di tingkat Polda dan Polres.

Baca Juga: BRImo FSTVL 2024, Festival Kolaborasi Teknologi dan Hiburan untuk Generasi Muda

Mafia BBM dan Dugaan Perlindungan Oknum Polisi

Aliansi Warga NKRI menyoroti indikasi kuat adanya keterlibatan aparat dalam jaringan mafia BBM bersubsidi. Pemecatan Ipda Rudy Soik disebut sebagai bukti kuat adanya mafia yang berusaha melindungi keuntungan haram mereka, dengan dugaan perlindungan dari oknum aparat keamanan.

Presiden RI dan DPR RI didesak untuk segera melakukan reformasi menyeluruh, demi membersihkan Polri dari praktik korupsi yang semakin mengakar. Selain itu, kelangkaan BBM bersubsidi yang berdampak pada kehidupan nelayan dan masyarakat perbatasan, seperti di Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, hingga Sumba Barat, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Kasus Stunting Masih Tinggi, Pj Wali Kota Kupang : Cukup Dua Anak dan Jangan Pemalas

Tuntutan Aliansi Warga NKRI:

1. Reformasi Total Polri: Mendesak Presiden terpilih, DPR RI, dan Kompolnas RI untuk serius mereformasi Polri dan memberantas korupsi di segala tingkatan.

Halaman:

Tags

Terkini