2. Pengusutan Kasus BBM Bersubsidi: Kelangkaan BBM bersubsidi di NTT, yang berdampak langsung pada nelayan, harus segera ditindak. Kasus yang melibatkan Polda NTT perlu diambil alih oleh lembaga yang lebih berintegritas.
3. Perhatian Nasional: Kasus BBM bersubsidi di NTT bukan hanya masalah oknum, tetapi sudah melibatkan struktur dan lembaga. Presiden dan Kepala Negara terpilih diminta turun tangan.
Baca Juga: Ruang Kelas Tak Layak, Telkomsel Bantu Renovasi Sekolah dan Akses Internet di SMPN 17 Satarmese
4. Pemulihan Martabat Polri di NTT: Polda dan Polres NTT perlu dibersihkan dari oknum-oknum yang terlibat dalam mafia BBM, agar kembali memperoleh martabat sebagai penegak hukum.
5. Pembatalan Pemecatan Ipda Rudy Soik: Aliansi mendesak Polda NTT untuk membatalkan keputusan sidang kode etik yang memberhentikan Ipda Rudy Soik secara tidak hormat, dan segera mengembalikan posisinya di kepolisian.
Kasus ini hanya puncak dari gunung es yang menunjukkan bagaimana lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Aliansi Warga NKRI siap mengumpulkan bukti-bukti dari seluruh Indonesia untuk diserahkan kepada Panitia Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden terpilih.***
