Kapolda NTT Dinilai Bohongi Komisi III DPR RI dan Masyarakat NTT. Pelaku TPPO Tidak Ditindak Tegas, Korban Diintimidasi Anggota Rubah Keterangan

 

NTTHits.com, Jakarta - Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi sorotan. 

Ferdy Maktaen, S.H, Kuasa Hukum Rini, korban TTPO asal Rote Ndao mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolda NTT. 

Pasalnya, dalam sidang pemeriksaan saksi pada Kamis, 20 Februari 2025, di Pengadilan Negeri Kupang mengungkap dugaan ketidaktegasan Polda NTT dalam menangani kasus TPPO.

"Dalam persidangan, terungkap bahwa hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini", kata Ferdy.

Baca Juga: Kompak Indonesia Desak Gubernur NTT Audit Investigasi BUMD dan Copot Pimpinan BUMD Bermasalah Bermasalah

Padahal, menurutnya TPPO merupakan kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak pihak, termasuk perekrut, pemilik perusahaan dan bahkan oknum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang.

Ia juga menyoroti dugaan adanya permainan dalam kasus ini, mengingat informasi yang beredar bahwa salah satu tersangka TPPO yang ditangkap di luar NTT sebelumnya telah diberikan penangguhan dengan jumlah mahar yang fantastis.

"Kami menduga ada hal yang disembunyikan oleh penyidik Satgas TPPO Polda NTT. Jika kasus ini dibiarkan, maka NTT akan menjadi surga bagi mafia perdagangan manusia, karena mereka tahu bahwa yang akan dijadikan tumbal hanya petugas lapangan," tegasnya.

Baca Juga: Kejati NTT Tinjau Pembangunan 2.100 Rumah bagi Pejuang Eks Tim-Tim, Temukan Masalah Kualitas Bangunan

Kuasa hukum Rini, korban TPPO ini menilai bahwa Kapolda NTT tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri yang berjanji akan menindak tegas pelaku TPPO.

Oleh karena itu, ia mendesak Kapolri untuk segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolda NTT.

"Kami tidak ingin janji Kapolda hanya menjadi omong kosong. Janganlah tipu masyarakat NTT. Jika tidak ada tindakan nyata, maka kasus TPPO di NTT akan semakin marak karena adanya perlakuan yang tidak adil dalam penanganannya," lanjut Ferdy.