"Dana operasi sudah tersalurkan seluruhnya, bisa di cek langsung ke anggota", singkat Mukhson, tanpa merincikan berapa dana yang disalurkan dan untuk berapa anggota.
Ia juga menjelaskan, penyaluran hak anggota yang ikut Pam dilakukan secara bertahap.
"Memang penyalurannya bertahap sesuai pentahapan", tambah Mukhson.
Baca Juga: Caleg DPRD Kota Kupang, Nancy Augusteyn Bagi Bingkisan Kasih Natal Bagi Para Lansia
Terpisah, beberapa anggota yang dikonfirmasi terkait dana OMB sebesar Rp4.730.000,- yang menjadi hak nya mengaku belum seluruhnya diterima.
"Yang harus diterima Rp4.730.000,- per orang. Kami terima awal Rp1.000.000,- dan setelah viral pemberitaan dugaan korupsi Dana OMB, kami dibayar lagi Rp2.700.000 per orang. Itupun belum semua anggota yang ikut pam terima. Baru sebagian saja. Jadi hak kami masih ada Rp1.000.000,- yang belum diterima", jelas anggota yang enggan namanya disebutkan.
Polemik kekurangan Rp1 juta dana OMB anggota ditanggapi Kapolres Mohammad Mukhson dengan kembali menyampaikan klarifikasi bahwa masih ada pajak yang harus dibayar ke negara dan juga untuk belanja bekal kesehatan anggota.
"Ada pajak yang harus dibayar ke negara dan pembelian bekal kesehatan", kata Mohammad Mukhson.
Belum diketahui apakah pajak dimaksud adalah sekian persen dari keseluruhan anggaran Rp1.027.254.000,- atau per item kegiatan.
Dan apakah pajak dimaksud hanya dikenakan bagi honor Perwira, PNS golongan 3 sedangkan sesuai informasi yang diperoleh, diketahui honor bintara tidak dikenakan pajak?!.
Untuk diketahui, pada Jumpa Pers akhir tahun dengan awak media di Markas Polda NTT Minggu, 31 Desember 2023, Kapolda NTT, Irjen Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga secara tegas menyampaikan khusus penyimpangan untuk kasus operasi Mantap Brata, sebelum ia ke NTT ia telah memerintahkan Bidang Propam untuk mengecek ke semua Polres.
"Kalau terjadi hal yang sama, saya tidak main - main dengan itu, karena bagi saya hak anggota harus diberikan," sambungnya.
Ia secara tegas berjanji akan menindak anggotanya yang terlibat penyelewengan dana yang diperuntukkan bagi para anggota Polres jajaran.
Bahkan tidak segan - segan, ia nyatakan prinsip, jika masih ada yang bermain dengan hak anggota langsung dicopot jabatannya.
