“Kasihan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sudah terlanjur mendaftar karena percaya janji kuliah gratis. Jika nanti tidak terwujud, siapa yang akan bertanggung jawab atas kekecewaan itu?” katanya.
Menanggapi sorotan tersebut, Bupati TTU Falentinus Delasalle Kebo tetap optimistis.
Ia menegaskan bahwa tidak akan ada anak TTU yang berhenti kuliah hanya karena alasan biaya.
“Kita tidak boleh menyerah hanya karena kuota terbatas. Kalau KIP tidak cukup, ada jalur lain. Mereka harus tetap kuliah sampai sarjana,” tegasnya.
Falentinus menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBD, agar komitmen kuliah gratis tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
“APBD kita terbatas, tapi bukan berarti kita biarkan anak-anak berhenti kuliah. Pendidikan mereka tetap tanggung jawab kita,” ujarnya.
Menurutnya, program ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga strategi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) untuk masa depan TTU, khususnya di bidang kesehatan dan gizi yang berkaitan dengan upaya penurunan angka stunting.
“Anak - anak ini bukan hanya belajar untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat TTU. Setelah jadi sarjana, mereka akan kembali membantu desa - desa,” kata Falentinus.
Bupati juga menyerukan agar semua pihak, termasuk DPR RI dan DPRD, ikut membantu mencari solusi pembiayaan pendidikan anak - anak TTU.
“Jangan hanya beri komentar dari jauh. Kalau memang peduli, mari bersama-sama pikirkan jalan keluar untuk masa depan anak - anak ini,” ujarnya. (*)