"Kami siap mempertanggungjawabkan jika terbukti bersalah", kata Moh Mukhson.
Sementara, terkait pemotongan Dana OMB bahwa para anggota terlibat PAM Pemilu diperintahkan Kabag Ops menandatangani daftar nominal sebesar Rp5000.000,- namun hanya dibayarkan Rp1000.000,-
Diketahui sebelumnya, terdapat 115 anggota Polres TTU yang namanya tercantum dalam Sprin yang ditandatangani Kapolres dalam pelaksanakan Pam giat kampanye di wilayah Kabupaten TTU.
Namun setelah mencuat pemberitaan di berbagai media terkait dugaan pemotongan Dana OMB, Kapolres TTU kembali mengambil kebijakan menerbitkan Sprin baru dengan melibatkan 200 anggota lainnya dengan alasan rasa kemanusiaan.
"Saya berikan uang 500 itu semata - mata karena saya kasihan melihat anggota saya yang membantu Pam Pemilu", jawab Mukhson kepada media ini melalui pesan WhatsApp tanpa menjelaskan dasar hukum pemotongan hak 115 anggota terlibat OMB.
Belakangan diperoleh informasi, bahwa Kabag Ops Polres TTU juga telah diperiksa Paminal Polda NTT terkait dugaan korupsi Dana OMB.
Dan telah diakui ke Paminal Polda NTT bahwa semua yang menjadi kewenangan Kabag Ops dikelola oleh Kapolres Mukhson sendiri sehingga Kabidkum Polda NTT memerintahkan Mukhson untuk segera membayar penuh hak 115 anggota terlibat OMB yang disunat.
"Jadi, Kabag Ops sudah bernyanyi di Polda NTT dan Sprin untuk 200 anggota lainnya itu baru diterbitkan dan bukan atas kesepakatan bersama. Sprin itu diterbitkan setelah viral pemberitaan korupsi Dana OMB. Dan menurut kami, Sprin itulah yang diterbitkan untuk menyelamatkan sang Kapolres. Di situ sudah ada niat sejak awal mencuri hak anggota, sudah masuk saku. Paminal Mabes Polri bantu kami melihat kebijakan yang salah dari pimpinan kami ini. Kami sudah sangat jenuh dengan ulah pimpinan kami dan pejabat penjilat lainnya", aku pemilik akun Facebook Osman Laden.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy S.I.K saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan Kabag Ops Polres TTU beberapa waktu lalu, hingga kini belum merespon pertanyaan wartawan. (*)
