NTTHits.com, Kefamenanu - Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Juandi David melantik dan mengambil sumpah janji jabatan lima orang pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup pemerintah daerah Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan itu, berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Bupati TTU, Selasa, 11 Juli, 2023.
Kelima pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup pemerintah daerah yang dilantik yakni, dr. B. Theresia A. Juliastanti Mulowato dilantik sebagai Kepala pada UPT Rumah Sakit Umum Pratama Ponu, Frederikus Sengkoen, S.Kep. Ns, sebagai Kepala Tata Usaha, Maria Yohaneta Naicea, S.Si, sebagai Kasie Pelayanan Medik, Yenni Trudis Taitoh, A.M.d., Kep sebagai Kasi Pelayanan Keperawatan dan Yeremias Nipu, A.Md sebagai Kasie Penunjang Medik.
Baca Juga: Turnamen E-Sport Season III Gubernur Cup NTT Mulai di Buka
Bupati Juandi, dalam sambutannya mengatakan RS Pratama Ponu akan diresmikan pada Rabu 12 Juli 2023. Oleh karena itu, demi menunjang pelayanan kesehatan pada rumah sakit tersebut maka perlu diisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap dan profesional.
Pasalnya, sebagai rumah sakit penyangga perbatasan, maka RS Pratama Ponu tidak hanya pelayanan kepada masyarakat Kabupaten TTU tetapi juga melayani masyarakat luar negeri seperti Timor Leste.
Dikatakan Juandi, demi menunjang pelayanan terbaik di RSP Ponu, dirinya mengingatkan beberapa hal mengenai manajemen SDM pada RS Pratama Ponu yang perlu ditata sebaik mungkin. Hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat berjalan maksimal.
Baca Juga: Pelantikan Kades Kaubele Dinilai Tidak Sah, Bupati TTU : Silahkan Masyarakat Tempuh Jalur Hukum
Selain itu, pengelolaan manajemen SDM terhadap staf klinis maupun non klinis harus mengacu pada aturan yang ada. Hak dan kewajiban pekerja harus dikelola sebaik mungkin.
Aspek kedua yakni; pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan.
Ia menambahkan, aspek ketiga yang perlu diperhatikan, yakni pemeliharaan dan perawatan peralatan medis, maupun aset lainya. Hal ini perlu dilakukan demi menunjang pelayanan medis ke depan agar lebih maksimal dan tidak terhambat.
"Dan yang terakhir, adalah terkait menjaga kode etik PNS maupun kode etik profesi demi menjaga nama baik pribadi, lembaga dan pemerintah," ujarnya.
Ketua Dewan Pertimbangan DPD II Partai Golkar Kabupaten ini menyampaikan proficiat kepada lima orang pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah janji jabatan. Ia berharap, agar para pejabat terlantik dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, khususnya, terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
