Baca Juga: Kasus Stunting dan Masalah Gizi Buruk Masih Jadi Momok di Kabupaten TTS
Pada kesempatan itu, DPRD merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera membayar gaji yang belum dibayarkan, selisih uang lauk pauk, dan THR deadline 3x24 jam. "Tidak ada lagi pakai satu Minggu dan lainnya," tegas pimpinan rapat, Winston Rondo.
DPRD juga merekomendasikan agar dokumentasikan masalah kuitansi kosong, karena diduga ada indikasi Korupsi.
Pemerintah juga diminta untuk memanggil manajer keuangan operasional untuk bayar gaji dan THR.
Minta pemerintah berikan perlindungan ke lembaga DPRD sehingga tidak diintimidasi oleh manajer operasional dan kroninya.
"Kami tidak mendukung pembekuan PT Flobamor. Pemerintah ambil langkah tegas dan cepat atasi Masalah di PT Flobamor agar 72 karyawan tidak di PHK," tegasnya.***
