NTTHits.com, Jakarta - Surat Gembala Pra Paskah 2023 Kardinal Ignatius Suharyo menyinggung terkait masalah perdagangan orang sebagai kriminal dan dosa berat.
"Gereja menegaskan perdagangan orang dan penyelundupan migran adalah kriminal dan dosa berat, karena melecehkan serta merusak martabat manusia (Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, 2019, Arah Pastoral Mengenai Perdagangan Manusia, No.13)," kata Kardinal Ignatius dalam surat gembalanya, Minggu, 20 Februari 2023.
Dia mengatakan Paus Fransiskus menyebut praktik perdagangan orang sebagai luka serius dalam masyarakat dan Gereja sebagai Tubuh Kristus (Pesan Paus Fransiskus di hadapan peserta Konferensi Internasional Melawan Perdagangan Manusia, 10 April 2014).
Baca Juga: Erick Thohir: Kartu Merah untuk Mafia Bola!
Karena itu, Bapa Suci menyampaikan komitmen Gereja untuk memerangi praktik perdagangan orang. “Gereja Katolik ingin terlibat dalam memerangi kejahatan perdagangan orang.
Gereja ingin melindungi korban dari penipuan dan bujuk rayu (oleh pedagang orang), Gereja ingin menemukan mereka dan membebaskan mereka ketika mereka direkrut, disekap dan direndahkan sebagai buda,; Gereja ingin mendampingi mereka setelah mereka dibebaskan” (Pesan Paus Fransiskus di hadapan peserta Hari Doa Sedunia, 12 Februari 2018).
Surat Gembala Prapaskah 2023 Kardinal Suharyo ini mendapat tanggapan dari pegiat Human Trafiking.
Baca Juga: Setelah 10 Tahun Akhirnya YUTI NTT Bergabung ke PB Taekwondo Indonesia
Anggota JarNas Anti TPPO.dan Zero Human Trafficking Network, Gabriel Goa menyatakan dukungan terhadap suara gembala Kardinal dan Tokoh-tokoh Agama dan Lintas Iman serta Penggiat Anti Human Trafficking agar mendesak Presiden Jokowi segera membentuk Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orangb (BNP TPPO) dan segera menerbitkan PP Justice Collaborator TPPO.
Selain itu, Kardinal dan Tokoh-tokoh lintas Agama dan lintas iman mendesak Presiden Jokowi perintahkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang segera tangkap dan proses hukum Oknum-oknum Pejabat yang menjadi beking mafiosi Human Trafficking dan melakukan kriminalisasi terhadap Tokoh-Tokoh Agama dan Penggiat Anti Human Trafficking yang sedang berjuang melawan Human Trafficking.
Serta, mendesak Pemerintah dan DPR RI segera merevisi UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.***
