HT diduga telah membangun kerjasama dengan pihak Pengusaha dalam Distrik Otonomi Oecusse, Timor Leste.
"Mereka ada kerja proyek Rp1,7 triliun. Pengusaha HT tidak mampu membeli minyak dari Timor Leste. Sehingga dia berkoordinasi dengan pihak krimsus Polda NTT untuk menyuplai minyak dari Kupang ke wilayah perbatasan", ulas A memperjelas.
Dalam mafia BBM ini, salah satu saksi kunci yang disebutkan A, yakni pengusaha Richard, dari PT. Brantas yang sementara mengerjakan proyek APBN di perbatasan.
"Ini fakta, suplay 260 ribu ton BBM subsidi yang ada di kota Kupang, 70% nya lari ke perbatasan dan bahkan masuk ke negara Timor Leste", ungkap A.
Modus operandi dalam mafia BBM Subsidi ini, punya jaringan yakni semua nelayan yang memiliki kapal besar dengan daya tampung 5 ton. Jika satu pengusaha saja memiliki 4 kapal maka kapasitas penampungannya mencapai 20 ton.
Sebut saja jika nelayan di kota Kupang ada 50 orang, maka untuk bisa menyedot 260 ribu ton BBM Subsidi itu dapat disanggupi untuk memenuhi kebutuhan proyek APBN di perbatasan yang sementara digarap pengusaha Richard dari PT. Brantas dan proyek dalam Tiles yang diduga pengerjaannya melibatkan HT.
Baca Juga: Digitalisasi Menjadi Peluang Emas bagi Pengusaha Ultra Mikro
Kesepakatan terkait dugaan mafia BBM ini juga melibatkan salah satu pengusaha Timor Leste 'Aviku' sehingga ada kesepakatan kerjasama antara si pengusaha yang mengkoordinir dugaan mafia BBM yakni HT dengan pihak pengusaha Timor Leste.
Mafia BBM yang sangat merugikan banyak pihak terutama negera ini pun ditanggapi sumber terpercaya A, mewakili seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan meminta Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A. untuk mengusut tuntas kejahatan niaga yang sudah viral pemberitaannya di sejumlah media online akhir - akhir ini.
"Pengepulan itu terjadi dimana - mana, pendropingan ke perbatasan Timor Leste dan negara Timor Leste juga diduga dikawal anggota. Bapak Kapolda NTT, bagaimana bapak Kapolda sebagai mantan Direktur Pidana tertentu melihat kelangkaan solar subsidi yang berdasarkan investigasi media dalam pemberitaan, dibawa masuk ke wilayah perbatasan bahkan negara Timor Leste yang sementara menggarap jalan - jalan negara yang besar dan membutuhkan ratusan ribu ton BBM", katanya.
Katanya lagi, Kapolda NTT harus serius usut penyelundupan BBM ke perbatasan. Tidak boleh ada 'kong kali kong' dengan aparat untuk pengawalan BBM bersubsidi yang masuk ke Timor Leste karena sangat merugikan negara.
Untuk diketahui, kebutuhan BBM Subsidi 260 ribu ton sama dengan Rp1,6 triliun.
A juga mengkritisi Polda NTT terkait dugaan keterlibatan HT, pengusaha yang membangun kerjasama dengan APH dalam kejahatan Niaga ini.