NTTHits.com, Kefamenanu - Diduga, telah terjadi mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi secara besar - besaran di Nusa Tenggara Timur, belakangan ini.
Hal itu menimbulkan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar yang terjadi di beberapa Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga menyulitkan warga masyarakat, serta merugikan negara.
Tidak saja itu, bahkan BBM Subsidi dalam jumlah yang sangat banyak diduga dipasok ke wilayah perbatasan RI - RDTL untuk kepentingan pengerjakan proyek APBN.
Hasil penelusuran NTTHits.com, PLBN Napan Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) diduga adalah jalur utama yang dipakai untuk melancarkan aktifitas ilegal itu.
Salah satu sumber terpercaya 'A', yang ditemui NTTHits.com, menyebutkan aksi penimbunan BBM Subsidi jenis solar dikoordinir oleh seorang pengusaha asal kabupaten TTU, berinisial HT.
"Jadi, perusahaan yang sedang kerja proyek APBN di perbatasan Napan lagi kejar progres. Sebentar lagi kontrak kerjanya selesai. Mereka kesulitan mendapatkan BBM dalam jumlah yang banyak. Makanya semua BBM dialihkan ke sana", ungkap sumber.
Informasi akurat yang diperoleh NTTHits.com menyebutkan, pengusaha asal TTU ini bekerja sama dengan oknum pejabat di Polda NTT.
Baca Juga: Tim Tabur Kejati NTT Berhasil Tangkap Lima DPO Kejari Kabupaten Kupang
"Si pengusaha, diduga sudah jalin kerja sama dengan pihak Krimsus Polda NTT termasuk semua penyidik Tipidter. Terus terang, HT juga kerjasama dengan Kapolres TTU dan TTS juga Kapolres lainnya dalam wilayah hukum Polda NTT. Dalam dugaan mafia BBM ini, Kanit Buser masing - masing Polres terlibat aktif", beber A.
Informasi ini sinkron dengan pengaduan sejumlah pengusaha di kabupaten TTU, bahwa pada musim proyek, semua pengusaha wajib membeli BBM Subsidi dari oknum anggota Buser dengan harga BBM Industri.
"Setiap musim proyek kita wajib beli BBM dari oknum polisi. Itu BBM Subsidi yang dijual anggota dengan harga BBM Industri. Kalau ketahuan Beli BBM di SPBU, kita ditangkap", ungkap si pengusaha.
Investigasi wartawan menemukan, supplay BBM dari kabupaten TTU dan TTS begitupun kabupaten lainnya tidak menyanggupi kebutuhan proyek APBN di perbatasan sehingga diduga didroping tambah dari kota Kupang.
