NTTHits.com, Kupang - Bank NTT terancam turun status menjadi BPR, jika tak memenuhi modal inti sebesar Rp3 triliun pada 2024 mendatang. Pasalnya hingga saat ini, Bank NTT masih kekurangan dana sekitar Rp700 miliar.
"Jika tidak penuhi modal inti itu, maka Bank NTT bakal turun status menjadi BPR atau digabungkan," kata Anggota Komisi III DPRD Provinsi NTT, Hugo Rehi Kalembu dalam rapat dengar pendapat (RPD) antara Komisi III DPRD Provinsi NTT dengan Bank NTT, Selasa, 10 Desember 2022.
Selain itu, kata Hugo, Bank NTT diperhadapkan dengan sejumlah persoalan. Dimana ada dua kabupaten yang enggan menyetor penyertaan modal. Bahkan Pemerintah Provinsi NTT juga sudah dua tahun tidak menyetor.
Baca Juga: DPRD Minta Bank NTT Stop Foya-foya, Rakyat sedang Susah
Dengan demikian perlu dilakukan gerakan agar pemerintah kabupaten/kota dan provinsi melakukan penambahan modal.
"Setelah saya baca dokumen, ada dua kabupaten yang belum setor ke Bank NTT untuk penambahan modal. Bahkan Pemerintah Provinsi NTT sudah dua tahun berturut-turut tidak setor untuk penambahan modal inti," ungkapnya.
Karena itu, Hugo meminta Bank NTT untuk memberikan deviden ke pemerintah kabupaten/kota untuk dibukukan baru disetor kembali ke Bank NTT.
Dia menjelaskan, ada beberapa kabupaten mengeluh soal itu, sehingga pihaknya meminta untuk dibereskan hal itu supaya tidak ada masalah. Jika tidak diselesaikan dengan baik maka pemerintah kabupaten tidak akan menambah modal inti untuk Bank NTT.
Baca Juga: Ombudsman Verifikasi Materi Laporan Mantan Dirut Bank NTT
Lebih lanjut kata dia, berkaitan dengan modal inti dan kerjasama dengan Bank DKI Jakarta dan jika tidak dipenuhi modal inti sebesar Rp 3 triliun itu maka Bank NTT diprediksi bakal turun status menjadi BPR atau digabungkan.
Apalagi sekarang ini sudah masuk tahun politik. Dimana pemerintah daerah harus membayar pinjaman daerah kemudian menyiapkan dana hampir Rp1 triliun untuk membiayai KPU, Banwaslu dan Keamanan untuk pemilu 2024. "Untuk itu perlu dilakukan kajian secara detail oleh pemerintah daerah," katanya.
Sementara itu Direktur Teknologi Informasi (IT) dan Operasional Bank NTT, Hilarius Minggu mengatakan, untuk mencapai modal inti sebesar Rp 3 triliun butuh kerja keras dan penambahan modal dari pemegang saham. Namun kini baru mencapai 2,3 triliun.
Untuk diketahui perkembangan setoran modal dari pemegang saham semakin menurun dan di tahun 2022 hanya Rp 171 miliar. Dimana ada regulasi yang mengatur untuk bisa KUB (Kelompok Usaha Bank).
"Dan kita sudah MoU dengan Bank DKI Jakarta. Tapi itu baru status MoU apakah hal itu bisa berlanjut sampai PKS dan ada realisasi kita belum tahu. Jika ada penyertaan modal dari Bank DKI itu kita masih tunggu proses dan informasi dari mereka," ungkapnya.***
