NTTHits.com, Kupang – Pernyataan tegas Gubernur NTT, Melky Lakalena, bahwa kecilnya deviden Bank NTT disebabkan oleh praktik pengakomodasian tim sukses dalam pengelolaan BUMD, mendapat dukungan penuh dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA).
Ketua KOMPAK INDONESIA, Gabriel Goa, menilai situasi yang dihadapi Bank NTT saat ini sangat serius, terutama karena dugaan praktik korupsi yang merugikan rakyat miskin Nusa Tenggara Timur.
“Bank NTT sedang dililit berbagai kasus korupsi, mulai dari MTN Rp50 miliar yang masih mengendap di Kejati NTT, hingga kredit macet seperti kasus PT Pundi Mas senilai lebih dari Rp100 miliar. Bahkan ada yang tengah diproses di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Gabriel dalam keterangan resminya, Sabtu (3/5/2025).
Baca Juga: Bank NTT Fokus Salurkan Kredit Produktif, Targetkan Kuota KUR Rp1 Triliun
Lebih mengkhawatirkan, kata Gabriel, sejumlah calon Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank NTT yang mendaftar diduga tersangkut kasus pidana umum maupun khusus tindak pidana korupsi.
Gabriel menyampaikan empat sikap tegas KOMPAK INDONESIA:
- Mendesak Gubernur NTT dan 22 Bupati/Walikota sebagai pemegang saham Bank NTT untuk tidak memilih calon Dirut dan Komisaris yang terindikasi tersangkut kasus pidana, baik umum maupun korupsi.
- Mendesak Jaksa Agung RI untuk mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) karena diduga lemah dalam menangani kasus MTN Rp50 miliar.
- Mendukung penuh KPK RI untuk segera menangkap dan memproses para pelaku dan aktor intelektual korupsi berjamaah di Bank NTT.
- Mengajak seluruh penggiat antikorupsi dan insan pers di NTT maupun secara nasional untuk mengawal dan mendukung langkah-langkah hukum oleh Kejaksaan Agung dan KPK.
Baca Juga: Gubernur Melki Laka Lena Resmi Jadi Nasabah Bank NTT, Ajak Warga Menabung untuk Bangun Daerah
“Ini panggilan nurani untuk menyelamatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) rakyat miskin NTT yang selama ini menjadi korban eksploitasi kejahatan korupsi, human trafficking, dan kekerasan seksual,” tegas Gabriel.
Ia berharap, momentum ini menjadi titik balik untuk membersihkan BUMD di NTT dari praktik KKN berjamaah yang telah lama menghantui dan menghambat kesejahteraan rakyat.***
