NTTHits.com, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Kas Negara antara Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat dan berbagai lembaga keuangan, baik perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun lembaga persepsi lainnya.
Acara yang berlangsung di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, ini menandai langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan negara.
Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan pengelolaan kas negara melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan.
Baca Juga: Bank NTT Paparkan Potensi UMKM NTT dan Solusi Penurunan NPL di Hadapan Kementerian Perekonomian
DJPb telah menjalin berbagai kemitraan dengan 104 lembaga keuangan, terdiri dari 93 bank umum, termasuk 23 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 11 lembaga keuangan non-bank, seperti PT Pos Indonesia. Melalui kerja sama ini, proses penerimaan dan penyaluran dana APBN dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan efisien.
Meningkatkan Konektivitas Keuangan Negara dengan Lembaga Keuangan
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan lembaga keuangan.
"APBN kita untuk tahun 2025 mencapai Rp3.600 triliun, sepertiganya akan ditransfer ke daerah. Dana-dana tersebut harus melalui saluran yang tepat, yakni melalui perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-bank yang telah bekerja sama dengan kami," ujar Astera.
Baca Juga: Bank NTT, Konflik Kepengurusan Memicu Kekhawatiran Publik
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan kas negara yang baik agar dana APBN dapat digunakan secara tepat guna, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Muhdi, Direktur Pengelolaan Kas Negara, menjelaskan bahwa berbagai perjanjian yang terjalin antara DJPb dan lembaga-lembaga keuangan memiliki karakteristik yang sangat beragam, sehingga penting untuk menyederhanakan perikatan tersebut menjadi sebuah format yang lebih terintegrasi dan efektif.
"Dengan banyaknya perjanjian kerja sama ini, kami perlu melakukan simplifikasi agar proses pengelolaan kas negara semakin efisien," ungkap Muhdi.
Sinergi Digital dan Modernisasi Sistem Keuangan
