Ketua DPRD NTT: Dari Tradisional ke Legal
Ketua DPRD NTT, Romo Juji, menyampaikan bahwa upaya legalisasi moke telah dimulai sejak Gubernur Melki masih menjadi anggota DPR RI. "Dulu sempat ada penertiban karena cara masaknya tidak sesuai standar. Pak Melki lalu datangkan BPOM untuk edukasi. Dari situlah mulai lahir moke bersegel," katanya.
Ia menyebut moke adalah minuman rakyat dan bagian dari warisan budaya Aimere. Namun demikian, ia mendorong agar moke bisa naik kelas dan memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Gubernur Melki: ASN NTT Harus Jadi Penggerak Ekonomi Lewat Wirausaha
Bupati Ngada: Moke Harus Jadi Produk Unggulan Legal
Bupati Ngada, Raymundus Bena, menegaskan dukungannya terhadap upaya menjadikan moke sebagai produk unggulan daerah. "Ada sekitar 400 pemasak moke di Aimere.
Saat ini pendapatan mereka sekitar Rp3–4 miliar per bulan. Tapi kalau moke ini dilegalkan dan dilabeli, potensi uang yang beredar bisa tembus Rp9 miliar per bulan," ujarnya.
Ia menambahkan, jika BPOM bersedia mendampingi pengrajin lokal, Pemkab siap memberi dukungan penuh.
"Kami akan perjuangkan legalitas ini. Pemerintah siap back-up, demi masa depan pengrajin moke yang siang malam bergelut dengan api dan tetes-tetes moke," pungkasnya.***
