Untuk itu, menurut Imam, perlu diciptakan kolaborasi dan pengembangan ekosistem kerja yaitu dengan sosialisasi dan penyamaan persepsi, pembentukan atau penyepakatan kelembagaan kolaboratif, penyusunan rencana aksi atau roadmap dan penyelenggaraan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi.
"Di samping kolaborasi, juga perlu inovasi berupa perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Inovasi Kerja meliputi digitalisasi layanan yang berorientasi kepada regulasi yang memudahkan; partisipasi stakeholder yang inklusif, dan program insentif," jelas Imam.
Baca Juga: Pengamat Yakin Putusan Sela Gugatan Mantan Dirut Bank NTT akan Menolak Eksepsi Tergugat
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erikson P. Manihuruk mengatakan jika berbicara inovasi tata kelola pemerintahan yang baik, maka semua anggota KORPRI akan menjadi wadah kolaborasi yang baik tentang bagaimana memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat.
"Data kependudukan menunjukkan, dari 4,3 juta jumlah ASN baru 3,1 juta yang melaporkan dirinya sebagai ASN. Berarti ada 1,2 juta ASN yang tidak mengakui perkerjaannya sebagai ASN. Untuk itu, selayaknya ASN mulai menertibkan data kependudukannya, bagi yang belum mendaftarkan diri sebagai ASN agar merubah pekerjaannya menjadi ASN," Papar Erikson.
Erikson melanjutkan, berbicara bagaimana pelayanan administrasi kependudukan atau good governance yang menjadi salah satu misi KORPRI dalam rangka mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik, transparasi, akuntabilitas, kesetaraan dan kewajaran, dan responsibiltas serta independensi.
Baca Juga: Polres Rote Ndao Selidiki Bantuan Pembelian Rumput Odot Dinas Peternakan
Dukcapil, kata Erikson, sudah mencoba beberapa hal melakukan inovasi pelayanan dengan berkolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, dengan pola melakukan inovasi yang kreatif bukan saja untuk pelayanan dukcapil, tapi bagaimana data kependudukan bisa dimanfaatkan oleh seluruh lembaga.
"Tidak ada lagi pelayanan yang harus mengetik nama, NIK dan sebagainya mulai dari nol, kalau berkolaborasi dengan baik tinggal melakukan akses data," imbuh Erikson.
Dia menambahkan bagaimana implementasi, monitoring dan keberlanjutannya.
"Salah satu kelemahan kita, kadang-kadang kita melakukan inovasi, ganti orang ganti inovasi, inovasi banyak tapi tidak terhubung dengan yang lainnya, sehingga pelayanan publik terasa sangat sulit," tandas Ketua Departemen Pelayanan Publik Digital DPKN ini.
Acara ini diikuti oleh 1.000 partisipan lewat zoom dan 3.700 viewer lewat chanel youtube.***
