NTTHits.com, Kupang – Polda NTT dinilai membangkang (melawan, red) terhadap Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas (membasmi, red) praktik penyalahgunaan/mafia BBM Subsidi.
Bukti pembangkangan Polda NTT atas Instruksi Kapolri yakni memecat Ipda Rudy Soik, polisi yang berhasil mengungkap kasus mafia BBM Subsidi yang diduga melibatkan oknum pejabat dan anggota Polda NTT di kasus mafia BBM Subsidi.
Kasus yang sudah berhasil diungkap tersebut tidak diproses lanjut.
Baca Juga: Kronologi Penyelidikan BBM Subsidi yang Berujung Pemecatan Ipda Rudy Soik
Demikian disampaikan Veronika Ata, Ketua Aliansi Warga NKRI Tuntut Reformasi Polri dalam press conference dan rilis tertulis pada Senin, 21 Oktober 2024 menanggapi informasi pemecatan Ipda Rudy Soik dari keanggotaan Polda NTT setelah membongkar kasus mafia BBM Subsidi.
“Pembangkangan yang dilakukan di tubuh Polda NTT ini aneh sekali, karena Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Polri untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak manapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, termasuk jika ada anggota kepolisian yang terlibat dalam memperdagangkan BBM bersubsidi. Pemecatan Ipda Rudy Soik adalah korban dari kuatnya jaringan mafia BBM yang diduga dibekingi aparat keamanan, yang tidak Ingin pendapatan haram mereka terusik,” jelas Ketua Aliansi Warga NKRI Tuntut Reformasi Polri.
Veronika yang akrab disapa Tory, dalam press conference Aliansi warga NKRI Tuntut Reformasi Polri menjelaskan, bahwa kasus pemecatan Ipda Rudy Soik, seorang polisi yang sebelumnya bertugas sebagai KBO Satreskrim Polresta Kupang (NTT) menyimpan tanda tanya besar.
Baca Juga: Aliansi Warga NKRI Desak Reformasi Polri, Kasus Pemecatan Ipda Rudy Soik Jadi Sorotan
“Mengapa seorang Kasat Serse yang mengemban tugas kelembagaan dalam membuka kebocoran subsidi BBM untuk nelayan malah dipecat? Mengapa pemasangan police line yang mendapatkan persetujuan dari Kapolres Kota Kupang malah dikriminalkan oleh Polda NTT? Mengapa para serse yang membuka kasus BBM malah dimutasi semua dari wilayah Polresta Kupang?” tambahnya.
Tory menegaskan, bahwa masyarakat sipil di Indonesia saat ini semakin gerah dengan kelambanan Pemerintah RI dan DPR RI dalam melakukan reformasi total di tubuh POLRI yang semakin hari semakin korup. Sejak peristiwa Sambo, kepercayaan terhadap POLRI menurun drastis.
“Seharusnya momentum peristiwa Sambo membuat Polri lebih giat membenahi institusi kepolisan, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polri di tingkat Polda dan Polres, untuk memastikan aksi
kriminal tidak terjadi di tubuh kepolisian. Namun pembenahan itu belum terjadi, masih saja ada “Sambo- Sambo kecil” di Polda (Polda NTT, red) dan Polres (Polresta Kupang, red) yang memanfaatkan kewenangannya sebagai penegak hukum, mencari keuntungan dengan menimbun dan memperdagangkan BBM Bersubsidi,” jelasnya lagi sebagaimana rilis tersebut.
Oleh karena itu, lanjut Tory, Aliansi Warga NKRI Tuntut Reformasi Polri secara tegas menyatakan sikap sebagai berikut:
Pertama, meminta Presiden RI terpilih dan DPR RI serta Kompolnas RI serius melakukan reformasi di tubuh Polri, agar kanker ganas korupsi dan penyelewengan kekuasaan di tubuh Polri segera dibasmi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.