hukrim

Kepala BNN: Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 3,3 Juta Orang

Rabu, 15 November 2023 | 19:02 WIB
Kepala BNN RI Petrus Reinhard Golose

NTTHits.com, Kupang - Kepala BNN RI Komjen Petrus Reinhard Golose secara nasional tingkat penggunaan narkoba mengalami penurunan. Dari prevalensi nasional sebanyak  1,73% dari 3.6 juta turun menjadi 3.3 juta orang.

“Kita menjalankan program P4GN kita bisa menekan angka peredaran narkoba sehingga turun dari 1.95 % menjadi 1.73 %,” katanya usai membuka membuka kegiatan Border Management Meeting, Rabu, 15 November 2023.

Dia mengkalim jika program yang di lakukan BNN berhasil. “Kunci nya dalam masalah narkoba adalah kita harus bisa menekan,” katanya.

Baca Juga: Harga Kedelai Naik, Pengusaha Tahu-Tempe di Belu Mengeluh

Dia juga mengapresiasi kinerja BNN NTT dan seluruh instansi terkait dalam menekan prevalensi peredaran narkotika .

Dia menyebut jika tingkat peredaran narkotika di NTT sangat rendah. “NTT ini luar biasa. Sejauh ini NTT rendah karena tingkat peredaran narkotika hanya 0,1 %,” ujarnya. “Luar biasa kerja yang dilakukan di NTT,” sambung dia.

Kepala BNN RI hadir di NTT dalam rangka membuka kegiatan Border Management Meeting.

Kejahatan narkotika termasuk dalam jenis transnational organized crime (TOC) atau kejahatan lintas negara yang terorganisasi.

Dalam tindak kejahatan ini, perbatasan negara yang merupakan pintu gerbang baik jalur resmi yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) maupun jalur pintas atau jalur ‘tikus’ menjadi bagian yang sangat krusial dalam penyelundupan narkotika.

Baca Juga: Kompi A Pelopor Atambua Anjangsana Peringati HUT ke-78 Korps Brimob Polri

BNN RI bersama dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan pertemuan bersama di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Pertemuan ini membahas mengenai perlindungan perbatasan dari ancaman peredaran gelap narkotika guna memastikan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagaimana diketahui penyelundupan narkotika dari luar negeri ke Indonesia banyak memanfaatkan kelengahan pengawasan pada perbatasan.

Oleh karena itu, kolaborasi para pemangku kepentingan yang berwenang seperti BNN, BNPP, Polri, Bea dan Cukai, Imigrasi serta UNODC sangat dibutuhkan apalagi mengingat semakin besarnya tantangan yang dihadapi.

Halaman:

Tags

Terkini