NTTHits com, Kefamenanu - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan klarifikasi terkait dugaan pemotongan dana Operasi Mantap Brata (OMB) dan dugaan pemotongan dana Dipa tahun anggaran 2022 - 2023 di Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Utara (TTU).
Dugaan dua kasus korupsi ini, diketahui sementara ditangani Bidang Propam Polda NTT.
"Kami berkunjung ke Polda NTT untuk melakukan supervisi Pengamanan Pemilu dan pengawasan pelaksanaan Operasi Mantap Brata. Kami juga melakukan klarifikasi kasus menonjol terkait dugaan pemotongan dana Operasi Mantap Brata di Polresta Kupang Kota, Polres TTU, dan Polres Lembata,"ungkap Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (6/2/2024).
Baca Juga: Refleksi Momentum Hari Pers Nasional di NTT, Jurnalis Harus Kantongi UKBI
Proses pemeriksaan oleh Propam Polda NTT di Polres TTU, katanya sedang berjalan. Pihaknya masih menunggu laporan hasil pemeriksaan tersebut.
Kompolnas melihat upaya Kapolda dan pengawas internal Polda NTT sudah maksimal dalam menegakkan hukum dengan tidak pandang bulu memproses hukum anggota - anggota yang diduga terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pihaknya juga mendorong anggota Polri yang menjadi korban pemotongan anggaran untuk segera lapor ke Kapolda/Irwasda dan ke Kompolnas agar dapat langsung ditindaklanjuti dengan klarifikasi ke Kapolda.
Baca Juga: Maknai Momentum Hari Pers Nasional, SMSI NTT : Jurnalis Pilar Demokrasi
"Kami akan langsung mengirimkan surat klarifikasi. Terkadang anggota takut lapor langsung. Kami juga pernah mendapatkan berita via WA atau surat,"ungkapnya.
Ia berharap jaringan kerja Kompolnas di daerah, seperti LSM dan jurnalis setempat, juga ikut memonitor.
Selain memonitor netralitas Polri, pihaknya juga berpesan kepada seluruh pejabat Polri agar berhati - hati dalam penggunaan anggaran.
Baca Juga: Polisi Periksa 4 Saksi dalami Kasus Temuan 2 Unit Motor di Perbatasan Belu
Para pejabat Polri jangan sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum, karena dipastikan akan menjadi berita viral yang akan mencoreng nama baik institusi Polri.
"Kita tunggu dulu hasil pemeriksaan Propam terkait dugaan pemotongan anggaran ini,"pungkasnya.(*)
