NTTHits.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta OJK untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat makin terlindungi.
"Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, pinjaman online, investasi, tur haji dan umrah. Pengawasannya harus betul-betul detail," ujar Presiden pada Kegiatan PTIJK yang dihelat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.
Dalam hal pengawasan tersebut, Jokowi meminta agar OJK tidak hanya bekerja secara makro, tetapi juga detail dan intensif. Presiden tidak ingin berbagai kejadian kejahatan keuangan seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, hingga Wanaartha terulang kembali.
Baca Juga: Dinilai Tak Mampu Tindak Tegas Bank NTT, KOMPAK Desak Kepala OJK dan BI Dicopot
"Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Indosurya, Wanaartha terulang lagi. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti karena yang menangis itu rakyat," ucap Presiden.
"Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duitnya balik. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan, harus lebih diintensifkan," lanjut Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo juga meminta OJK turut serta mendukung program hilirisasi yang tengah gencar dilakukan pemerintah dalam bentuk dukungan konkret.
Menurut Presiden, pemerintah konsisten mendorong hilirisasi sebagai upaya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Hilirisasi harus dilakukan dalam berbagai sektor, baik di sektor pertambangan minerba, minyak sawit mentah (CPO), hingga sumber daya alam laut. Presiden meyakini, hilirisasi memberikan nilai tambah yang berlipat ganda.
Baca Juga: OJK Temukan Ketidakwajaran Data Debitur Budimas Pundimas
"Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas, dari yang namanya nikel, lompatan kita dari 1,1 miliar USD (dollar AS,red) melompat menjadi 30 miliar USD setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju," tegas Presiden.
Di sektor sumber daya alam laut, Presiden Jokowi mengingatkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki wilayah laut seluas 3,25 juta kilometer persegi. Berbagai potensi kekayaan alamnya seperti rumput laut dan aneka ragam ikan belum dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin.
Indonesia merupakan eksportir nomor satu rumput laut tetapi dalam bentuk mentah. Di saat yang sama, Indonesia juga merupakan eksportir nomor tiga karagenan, bahan yang diekstrak dari rumput laut.
"Kita harusnya tidak hanya menjadi eksportir nomor satu bahan mentah (rumput laut), tetapi juga eksportir nomor satu karagenan. Harusnya seperti itu, dan nilai tambah yang ada di sini akan melompat," imbuh Presiden Jokowi.
Baca Juga: MTN Bank NTT Rp50 Miliar, KOMPAK Pertanyakan Komitmen OJK
