Acara penandatanganan kali ini juga dilaksanakan secara digital melalui pemindaian kode QR, yang melibatkan 104 lembaga keuangan, dan secara simbolis diwakili oleh 10 lembaga, termasuk Yohanis Landu Praing, Plt. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur.
Ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bagaimana bank-bank daerah berperan dalam mendukung desentralisasi fiskal dan meningkatkan akses layanan keuangan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Baca Juga: Pemegang Saham Seri B Bank NTT Desak Komisaris Independen Dicopot dari Jabatannya
Kerja sama ini juga mencerminkan transformasi pengelolaan kas negara yang semakin modern, dengan sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang berbasis teknologi digital, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi ini, diharapkan akan tercipta sistem pengelolaan kas negara yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional.
Baca Juga: DPRD NTT Pertanyakan Rekrutmen Komisaris Bank NTT, “Kenapa Terburu-Buru?”
Penghargaan untuk Lembaga Keuangan Berprestasi
Di akhir acara, DJPb memberikan penghargaan kepada lembaga-lembaga keuangan yang telah menunjukkan komitmen dan kontribusi besar dalam pengelolaan kas negara yang efisien dan transparan.
Penandatanganan PKS ini diharapkan menjadi titik awal yang strategis dalam mendukung keberlanjutan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, serta mendorong terciptanya sistem keuangan negara yang lebih tangguh dan adaptif.
Acara ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian Keuangan, perwakilan dari lembaga-lembaga keuangan mitra, serta media massa, yang melaporkan bahwa kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan kas negara yang semakin efisien dan terintegrasi, selaras dengan kebutuhan pembangunan Indonesia.***
