NTTHits.com, Kupang - Ketua Komisi II sekaligus Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Roy Riwu Kaho, menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap prioritas pembangunan daerah.
Menurut dia, kebijakan pemerintah pusat memangkas anggaran daerah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Kupang.meski pihaknya juga mendukung penuh program MBG yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan generasi penerus.
Baca Juga: DQLab Dorong Literasi Data dengan Program Bootcamp Excel Gratis
"Kita mendukung program pemerintah pusat, tapi jika anggaran daerah ikut dipangkas, tentu perlu ada pembahasan ulang bersama pemerintah dan DPRD, untuk menentukan program mana yang harus diprioritaskan atau ditunda sementara,”jelas Roy saat diwawancarai, Jumat, 14 Februari 2025.
Ia menjelaskan, mengikuti kebijakan tersebut, nantinya setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang terpilih dilantik dan menyelesaikan pelatihan di Hambalang, segera dilakukan pertemuan bersama DPRD untuk membahas dan menyesuaikan kembali program pembangunan terutama infrastruktur.
Baca Juga: Efek Pemangkasan Anggaran, Masa Depan Pendidikan Indonesia di Ambang Krisis?
Sebelumnya, dalam reses bersama masyarakat, terdapat banyak aspirasi soal kebutuhan pembangunan jalan dan drainase. Namun, karena pemangkasan anggaran, beberapa proyek infrastruktur yang sebelumnya telah dianggarkan dalam APBD murni 2025 kemungkinan harus ditunda.
Selain itu, Roy juga menyoroti keluhan warga terkait biaya liang lahat di tempat pemakaman umum yang dinilai memberatkan masyarakat miskin. Menurutnya, DPRD akan membahas masalah ini dengan dinas terkait guna mencari solusi terbaik agar tidak menjadi beban bagi warga kurang mampu.
Baca Juga: Stafsus 'Gemuk' di Tengah Era Efisiensi: Alasan Istana Buka-Bukaan
Dengan adanya perubahan anggaran ini, DPRD Kota Kupang berharap ada langkah strategis dalam menentukan prioritas pembangunan agar tidak menghambat kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan membahas lebih lanjut dengan pemerintah daerah agar ada solusi yang tidak memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu,”tutup Roy. (*)
