NTTHits.com, Jakarta – Polemik pemangkasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akhirnya terkuak! Meski sempat dibantah pihak Istana, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membeberkan fakta sebenarnya: anggaran BMKG dipotong hingga 50,35 persen.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menepis kabar bahwa anggaran BMKG dipotong setengah.
"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen," tegas Hasan pada Selasa, 11 Februari 2025.
Baca Juga: Istana Bantah Pemotongan Anggaran BMKG 50 Persen, Ini Faktanya!
Namun, sehari kemudian, pernyataan itu terbantahkan dalam Rapat Kerja (Raker) BMKG bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025.
Dwikorita Karnawati, dalam forum tersebut, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran BMKG benar-benar terjadi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Dwikorita, anggaran BMKG yang semula Rp2,826 triliun terpangkas Rp1,423 triliun, sehingga tersisa hanya Rp1,4 triliun.
Anggaran tersebut kemudian dibagi:
- Belanja Pegawai: Rp847 miliar
- Operasional: Rp556 miliar
"Kami bagi dua, untuk pegawai hampir Rp847 miliar, sisanya Rp556 miliar untuk operasional," jelas Dwikorita.
Dampak ke Program BMKG: Jebol!
Program vital BMKG di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) yang sebelumnya mendapat alokasi Rp1,5 triliun, kini anjlok drastis ke Rp372 miliar.
Dana tersebut kini harus dipecah ke 13 layanan operasional utama, di antaranya:
- Jaringan komunikasi: Rp120 miliar (terbesar untuk memastikan BMKG siaga 24 jam non-stop)
- Database BMKG: Rp165 miliar
- Layanan informasi iklim: Rp70 miliar
- Pemantauan gempa dan tsunami: Rp41 miliar
- Modifikasi cuaca: Rp8 miliar (termasuk operasional & tata kelola)
- Meteorologi penerbangan & maritim: Rp2 miliar (masing-masing Rp1 miliar)
Baca Juga: BMKG Warning! Kenali Tanda-Tanda Banjir Bandang & Tanah Longsor Sebelum Terlambat
Dwikorita menegaskan bahwa prioritas anggaran terbesar pada jaringan komunikasi untuk menjamin layanan BMKG tetap siaga 24 jam setiap hari.
