NTTHits.com, Jakarta– Kabar pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga lebih dari 50 persen tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, hal ini memicu kekhawatiran akan terganggunya sistem mitigasi bencana di Indonesia, mulai dari peringatan dini gempa hingga prediksi cuaca ekstrem.
Namun, di tengah ramainya pemberitaan ini, pihak Istana Kepresidenan membantah adanya pemangkasan anggaran BMKG sebesar itu.
Istana: Anggaran BMKG Tidak Dipangkas 50 Persen
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa informasi pemotongan anggaran BMKG hingga 50 persen tidak benar.
"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," ujarnya kepada media pada Selasa, 11 Februari 2025.
Meski begitu, Hasan tidak merinci berapa jumlah pasti pemangkasan anggaran BMKG. Ia hanya memastikan bahwa layanan publik, termasuk mitigasi bencana, tidak akan terkena dampak signifikan dari efisiensi anggaran ini.
Menurutnya, ada empat kriteria anggaran yang tidak akan dipangkas, yaitu:
✅ Gaji pegawai
✅ Layanan dasar prioritas pegawai
✅ Layanan publik
✅ Bantuan sosial
"Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan tetap optimal," tegas Hasan.
Baca Juga: BMKG Warning! Kenali Tanda-Tanda Banjir Bandang & Tanah Longsor Sebelum Terlambat
Benarkah Pemotongan Anggaran Bisa Ganggu Mitigasi Bencana?
Sebelumnya, beredar informasi bahwa pemangkasan anggaran BMKG mencapai Rp1,423 triliun dari total anggaran Rp2,826 triliun.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, menyatakan bahwa pemotongan ini bisa berdampak besar pada kecepatan dan akurasi informasi mitigasi bencana.
???? Dampak yang dikhawatirkan BMKG:
