NTTHits.com, Jakarta – Pemotongan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah berdampak pada berbagai sektor, termasuk mitigasi bencana. Salah satu instansi yang terkena imbas adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang harus menerima pemangkasan anggaran hingga Rp1,423 triliun—setara dengan 50,35 persen dari total anggaran semula yang ditetapkan sebesar Rp2,826 triliun.

Dampaknya? Akurasi informasi cuaca, gempa, hingga peringatan dini tsunami dipertaruhkan, begitu pula keselamatan transportasi udara dan laut yang sangat bergantung pada data BMKG.

Baca Juga: BMKG Warning! Kenali Tanda-Tanda Banjir Bandang & Tanah Longsor Sebelum Terlambat

Dampak Langsung: Deteksi Cuaca dan Gempa Terancam Menurun

Pemangkasan anggaran ini mengancam operasional Alat Operasional Utama (Aloptama) BMKG, dengan penurunan pemeliharaan hingga 71 persen.

Dampaknya, sistem deteksi bencana bisa menjadi kurang akurat. Sebanyak 600 sensor pemantau gempa dan tsunami di seluruh Indonesia saat ini sudah banyak yang melewati batas usia kelayakan dan sangat membutuhkan perawatan.

Menurut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, pengurangan anggaran ini akan menurunkan akurasi serta kecepatan penyampaian informasi.

Baca Juga: BMKG Temukan 3 Bibit Siklon Tropis, Cuaca Ekstrem Mengintai! Masyarakat Diminta Waspada

• Akurasi prediksi cuaca, iklim, gempa, dan tsunami turun dari 90 persen menjadi 60 persen.
• Kecepatan peringatan dini tsunami melambat, dari 3 menit menjadi 5 menit atau lebih.
• Jangkauan penyebarluasan informasi gempa dan tsunami menurun hingga 70 persen.

Artinya, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana bisa menerima informasi lebih lambat, yang berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka.

Baca Juga: Banjir Bandang Landa Jalur Pantura Batang! 6 Kereta Api Terganggu, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan

Transportasi Laut dan Udara Bisa Terdampak Serius

Tak hanya mitigasi bencana, pemotongan anggaran BMKG juga berpotensi mengancam keselamatan transportasi.

Sektor penerbangan dan pelayaran sangat bergantung pada data cuaca dari BMKG. Jika sistem pemantauan dan prediksi cuaca terganggu, maka risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrem bisa meningkat.

Selain itu, layanan terkait ketahanan pangan, energi, dan air juga bisa terdampak. Ketahanan terhadap perubahan iklim menjadi semakin sulit diwujudkan tanpa dukungan infrastruktur BMKG yang optimal.

Baca Juga: BMKG Kupang: Waspada Cuaca Ekstrem di NTT, Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

BMKG Ajukan Dispensasi ke Pemerintah

Meski mendukung kebijakan efisiensi anggaran, BMKG menyatakan bahwa pemangkasan ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

BMKG telah mengajukan dispensasi kepada pemerintah, mengingat peran vitalnya dalam mitigasi bencana dan perlindungan keselamatan rakyat.