NTTHits.com, Solo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada 6 Januari 2025, menjadi salah satu langkah besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini mengandalkan peran penting desa-desa sebagai pemasok utama bahan pangan bergizi.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta agar seluruh kebutuhan MBG dipasok dari desa-desa di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan agar desa menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Pak Prabowo meminta agar desa-desa menjadi pemasok utama kebutuhan MBG. Ini adalah kesempatan besar untuk membangun desa dan memajukan ekonomi daerah," ungkap Ahmad Riza setelah menghadiri HUT Ke-17 Silaturahmi Nasional Gema Desa di Solo, 1 Februari 2025.
Baca Juga: Sri Mulyani Tanggapi Permintaan BGN Tambah Anggaran MBG Rp100 Triliun, Ungkap Manfaat Besar untuk UMKM
BUMDES dan UMKM Jadi Pionir Program MBG
Untuk mendukung program MBG, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan UMKM akan menjadi prioritas utama dalam pengadaan bahan pangan yang diperlukan. Keikutsertaan desa sebagai pemasok bahan pangan diharapkan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga mendongkrak perekonomian desa.
Riza menambahkan bahwa perputaran uang dari program MBG diperkirakan bisa meningkat 4 hingga 7 kali lipat, berkat partisipasi aktif desa dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Dengan begitu, desa dapat menjadi subjek pembangunan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.
Aturan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
Sebagai bagian dari komitmen terhadap ketahanan pangan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Desa No. 7 Tahun 2023, yang mengatur agar setidaknya 20% dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan.
"Melalui aturan ini, desa-desa didorong untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, termasuk program swasembada pangan," kata Riza.
Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk desa tematik yang berfokus pada potensi lokal masing-masing. Contohnya, kampung cabai, kampung ikan gabus, atau bahkan kampung sagu.
"Desa tematik ini akan mendorong desa untuk memproduksi bahan pangan sesuai potensi sumber daya alam yang ada. Harapannya, desa-desa ini bisa ekspor produk mereka ke luar daerah," tambah Riza.
Baca Juga: Serangga hingga Ulat Sagu Masuk Menu MBG? Begini Penjelasan Badan Gizi Nasional
Membuka Peluang Potensi Lokal dalam MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, turut menyoroti peluang untuk memanfaatkan potensi pangan lokal dalam menu MBG. Dengan adanya keberagaman pangan yang melimpah di berbagai daerah, Dadan menyatakan bahwa menu MBG bisa sangat bervariasi sesuai dengan kebiasaan dan sumber daya yang ada di masing-masing daerah.
"Jika ada daerah yang sering mengonsumsi serangga seperti belalang atau ulat sagu, bisa jadi bagian dari menu gizi di MBG," ujar Dadan saat menghadiri Rapimnas Pira Gerindra di Jakarta.
Namun, Dadan menekankan bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan menu nasional, melainkan lebih menekankan pada komposisi gizi yang seimbang.
"Standar kami adalah komposisi gizi, bukan jenis makanannya. Menunya bisa berbeda di tiap daerah, sesuai dengan apa yang ada di sana," jelas Dadan.
Baca Juga: PBNU Ingatkan Kehati-hatian Soal Usulan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Mengurangi Desa Tertinggal dan Maju Mandiri
Program ini juga diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dalam lima tahun ke depan. Dengan lebih banyak desa yang berpartisipasi dalam MBG, desa-desa diharapkan bisa menjadi lebih mandiri dan berkembang.
