NTTHits.com, Jakarta – Usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin untuk menggunakan dana zakat dalam mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Istana Kepresidenan.
Sultan sebelumnya mengusulkan agar zakat menjadi salah satu sumber pendanaan program MBG, mengingat Indonesia dikenal sebagai bangsa dermawan dengan budaya gotong royong yang kuat. Menurutnya, potensi zakat yang besar dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan program MBG.
“Saya melihat DNA masyarakat Indonesia itu dermawan dan gotong royong. Kenapa tidak kita manfaatkan ini juga?” ujar Sultan di Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Baca Juga: PBNU Ingatkan Kehati-hatian Soal Usulan Dana Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Namun, wacana ini langsung menuai kritik dari berbagai kalangan.
MUI Ingatkan Aturan Syariat Zakat
Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, mengingatkan bahwa zakat hanya dapat digunakan untuk delapan golongan sesuai syariat Islam, seperti fakir, miskin, amil, muallaf, dan fi sabilillah.
“Jika makanan bergizi itu diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga fakir dan miskin, masih ada ruang untuk diskusi. Namun, jika untuk anak-anak dari keluarga mampu, itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat,” jelas Anwar Abbas, Rabu (15/1/2025).
Anwar juga menyoroti bahwa dana infak dan sedekah lebih fleksibel penggunaannya dibanding zakat, sehingga lebih cocok untuk mendukung program seperti MBG. Ia menyarankan agar pemerintah menjalankan program tersebut secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
“Indonesia kaya akan sumber daya alam. Pemerintah sebaiknya fokus pada optimalisasi kekayaan tersebut untuk mendanai program seperti ini,” tambahnya.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil Resmi Diluncurkan, Ini Perbedaannya dengan MBG Anak Sekolah
Istana: “Gunakan Zakat? Itu Memalukan!”
Kritik lebih tegas datang dari Istana Kepresidenan. Kepala Staf Presiden (KSP), AM Putranto, dengan lantang menolak ide pemanfaatan zakat untuk program MBG. Menurutnya, pendanaan program ini sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pak Presiden sudah menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk program ini. Jadi, tak ada cerita ambil dana dari zakat. Itu memalukan!” tegas Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
