DPRD: LHP BPK Jadi Instrumen Evaluasi
Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni, menegaskan pentingnya laporan ini sebagai gambaran transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan. DPRD akan menggunakan LHP ini untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja eksekutif agar selalu memprioritaskan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat,” tegas Emi.
Baca Juga: Johni Asadoma Tegaskan Jangan Percaya Pihak yang Catut Nama Kami!
Hadirnya Pemimpin Daerah dalam Momentum Penting
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin daerah, seperti Bupati Manggarai Herybertus Nabit, Pj. Walikota Kupang Linus Lusi, serta Ketua DPRD dari berbagai kabupaten/kota. Kehadiran mereka mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik.
Dengan LHP sebagai pedoman, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas demi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.***
