NTTHits.com, Kupang - Konstestasi pemilu presiden dan wakil presiden serta pemili legislatif telah usai. KPU sebagai penyelenggara pemilu telah mengumumkan Presiden dan Wapres terpilih serta anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/kota.
Prabowo-Gibran telah diumumkan KPU sebagai peraih suara terbanyak dengan 58 persen lebih. Kemenangan Prabowo-Gibran tidak terlepas dari kerja keras Tim Kampanye Daerah (TKD) koalisi Indonesia maju di setiap provinsi di Indonesia.
Salah satunya di provinsi NTT yang diketuai oleh Ketua DPD Golkar NTT, Melki Laka Lena. Di NTT Prabowo-Gibran berhasil meraih suara terbanyak yakni 60,80 persen.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran, TKD NTT Gelar Doa Syukur
Pada pemilu legislatif, Melki kembali menjadi calon anggota legislatif (Caleg) dan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024- 2029.
Nama Melki Laka Lena akhir-akhir mencuat ke permukaan, karena digadang-gadang akan bertarung di Pemilu kepala daerah (Pilkada) Gubernur NTT pada 27 November 2024 mendatang.
Namun disisi lain, sebagI Ketua TKD Prabowo-Gibran di NTT, nama Melki juga mencuat sebagai salah satu calon menteri kabinet Prabowo-Gibran.
Melki Laka Lena mengisahkan saat dirinya mengantarkan dukungan DPD Golkar NTT kepada Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Golkar yang dihadiri petinggi Golkar, seperti Aburizal Bakrie dan Luhur Bisar Pandjaitan, Airlangga meminta seluruh Ketua DPD untuk maju sebagai calon Gubernur.
Baca Juga: Ditandatangani Airlangga Hartarto, Reposisi Pengurus Golkar NTT Sudah Final
"Melki, maju calon Gubernur ya," kata Melki mengutip pernyataan Airlangga Hartarto.
"Mereka katakan jika saya jadi gubernur, apapun bisa dibangun di NTT," katanya lagi.
Dia mengatakan kalaupun pilihan menjadi calon gubernur, jelas Melki, harus bisa membawa orang- orang agar bisa berbuat apa di NTT.
Dia mencontohkan, misalnya bangun pabrik porang di NTT. Walaupun diakuinya sudah ada dukungan dari teman-teman di Jakarta, jika dirinya maju sebagai Gubernur NTT.
Baca Juga: Dukcapil Kabupaten Kupang Posisi Kedua Terendah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman
