3. DPR Siap Klarifikasi: 'Tabayyun' soal Kisruh Pegawai
Menanggapi kisruh ini, Komisi X DPR RI memastikan akan meminta klarifikasi langsung dari Menteri Satryo dalam rapat tertutup. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa pihaknya ingin memahami penyebab konflik ini.
"Tentunya ini jadi perhatian publik. Kami akan tanyakan apakah kebijakan mutasi dan pemecatan dilakukan sesuai prosedur," kata Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Irfani juga menyoroti pelanggaran UU ASN terkait demonstrasi pegawai. Meski aksi unjuk rasa tidak diperbolehkan, ia berharap Menteri Satryo dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik dengan para pegawainya.
Tanggapan Menteri Satryo: Fokus pada Komunikasi Internal
Di sisi lain, Menteri Satryo menanggapi aksi demonstrasi dengan menyerukan solusi melalui dialog internal. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung antara pegawai dan atasan di kementerian.
"ASN itu tidak boleh demo. Kita satu kantor, lebih baik bicara langsung. Setiap pegawai punya atasan, jadi bisa didiskusikan," tegas Satryo di Jakarta Selatan.
Satryo berharap situasi ini segera mereda dan kementeriannya dapat kembali fokus menjalankan program strategis. Namun, polemik yang terjadi membuka pertanyaan besar tentang kepemimpinan dan manajemen konflik di Kemdiktisaintek.
Dengan DPR mulai bergerak, publik menanti langkah berikutnya dalam menyelesaikan konflik yang telah menarik perhatian nasional ini. ***
