NTTHits.com, Kupang - Rencana pengalihan skema sistem outsourcing ratusan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang telah diberhentikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ke Perusahaan Daerah (Perumda) PT Sasando milik pemkot masih dalam proses konsultasi mekanisme ke tingkat Provinsi, Kanwil Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Perintah Pj.Walikota melalui saya ke kabag hukum dan juga ke PT.Sasando untuk melakukan konsultasi ke Provinsi, Kemenkumham dan BPKP, bagaimana menambah ruang kewenangan untuk bisa menampung tenaga outsourcing,"kata Asisten I Pemkot Kupang, Jefri Pelt, Senin, 20 Pebruari 2023.
Baca Juga: Rencana Outsorcing Ratusan PTT yang Dirumahkan , DPRD Pertanyakan Kualifikasi PT.Sasando
Menurut dia, mengantiipasi dan langkah untuk mengakomodir ratusan PTT yang telah diberhentikan, Pemkot selain berupaya bersurat ke pemerintah pusat, namun juga mempersiapkan lembaga untuk melakukan outsourcing.
Berdasar aturan, setelah PTT tidak boleh ada lagi di lingkungan pemerintah, maka mekanisme melalui outsourcing sehingga harus ada lembaga penyalur. Dasar hal tersebut PT. Sasando ditunjuk menjadi lembaga penyalur dengan merubah AD/RT dan menambah sub klasifikasi untuk memperluas ruang lingkup kerja.
"Kita konsultasi dulu apakah melalui PT Sasando ini bisa atau tidak, karena kita sudah punya lembaga mungkin hanya tinggal tambahkan saja, perluas ruang lingkup pekerjaannya,"tambah Jefri.
Dirut PT.Sasando, Simson Lawa, mengatakan, terkait rencana penempatan ratusan PTT yang telah diberhentikan dan di ubah skema kontraknya ditangani oleh PT. Sasando, sementara dalam proses pembahasan.
Baca Juga: Komisi I DPRD Minta Pemkot Kupang Anulir Pemberhentian 904 PTT, Outsourcing Bukan Solusi Saat Ini
Adapun rencana sementara hanya dapat mengakomodir tenaga PTT yang membidangi pekerjaan sebagai sopir, satpam dan tenaga cleaning service
" Sementara masih dibahas, tetapi untuk sopir, satpam dan cleaning service saja," kata Simson.
Baca Juga: 904 PTT Kota Kupang yang Diberhentikan Bakal Jadi Tenaga Outsourcing
Anggaran gaji yang telah disetujui dan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Kupang tahun 2023 sebesar Rp. 73 milliar bagi total 2.450 PTT. (*)
