NTTHits.com, Kupang - Kabupaten Flores Timur (Flotim), Ngada, Nagakeo dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan wilayah yang belum mencapai cakupan layanan kesehatan secara menyeluruh atau minimal 95 persen target Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Tinggal empat wilayah yakni kota Kupang, Flores Timur, Ngada dan Nagakeo, yang belum mencapai cakupan UHC, karena wilayah lain di NTT rata-rata sudah lebih dari 95persen terdaftar JKN-KIS,"kata Kepala Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kupang, Ario Trisaksono, Selasa, 6 Juni 2023.
Baca Juga: Ribuan Warga Miskin di NTT Tidak Terlayani JKN-KIS, BPJS Kesehatan : Entah Ombudsman Dapat Dari Mana
Menurut dia, untuk memenuhi target cakupan kepersertaan UHC, merupakan kewenangan dan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda), agar jumlah kepersertaan di seluruh wilayah NTT mencapai target minimal dalam memperoleh jaminan layanan kesehatan.
Data BPJS Kesehatan Kota Kupang dengan jumlah penduduk sebanyak 442.281 jiwa yang masuk dalam cakupan kepersertaan JKN-KIS hanya sebanyak 368.599 atau sebesar 83persen, masih tersisa sebanyak 51.568 jiwa belum terakomodir jaminan layanan kesehatan.
Baca Juga: Marthen Dira Tome Selamatkan Garam Beryodium Nataga Sabu Raijua
Kabupaten Flores Timur dengan jumlah penduduk 286.044jiwa, namun hanya 84,86 persen atau 242.748 jiwa yang masuk dalam cakupan kepersertaan JKN-KIS, sementara 28.994 jiwa tidak dapat mengakses jaminan layanan kesehatan.
Kabupaten Ngada tercatat masih sebanyak 19.898jiwa belum terlayani jaminan kesehatan dari total jumlah jiwa sebanyak 169.417, sementara yang tercatat telah masuk dalam cakupan peserta UHC hanya sebanyak 141.048jiwa atau 83,25persen.
Baca Juga: Djefri Hanok, Putra NTT Dipercaya Jabat Dosen Madya Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan
Kabupaten Nagakeo dari jumlah penduduk sebanyak 166,030jiwa yang masuk dalam kepersertaan JKN-KIS hanya 87,36persen atau sebanyak 145.046jiwa, dan masih tersisa 12.683jiwa yang belum terlayani jaminan layanan kesehatan.
"Kita, BPJS Kesehatan kembalikan lagi ke ketersediaan anggaran pemda setempat, kita hanya pendekatan dan advokasi agar jika tersedia anggaran kita siap masukkan dalam kepersertaan JKN-KIS,"tutup Ario. (*)
