NTTHits.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA) kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam audiensi strategis dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Senin (20/1/2025), di Jakarta, DPP PATRIA memaparkan sejumlah program unggulan untuk mendukung migrasi aman, pemberdayaan keterampilan PMI, serta perlindungan bagi korban pelanggaran hukum dan HAM di luar negeri.
Dipimpin Ketua Umum Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf), delegasi DPP PATRIA mengajukan usulan konkret seperti sosialisasi Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman (GEMA HATI MIA), pengembangan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK LN PMI), serta penguatan pelayanan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA PMI) untuk memastikan proses keberangkatan PMI lebih profesional dan aman.
"Kami ingin memastikan para pekerja migran Indonesia tidak hanya terampil, tetapi juga terlindungi dari risiko eksploitasi dan pelanggaran HAM," tegas Gustaf.
Baca Juga: Pulangkan Pengungsi Tana Humba dari Bima, PADMA Indonesia Desak Pemerintah Bertindak Cepat
Perangi Human Trafficking dan Tingkatkan Keterampilan PMI
Gabriel Goa, salah satu perwakilan DPP PATRIA, menggarisbawahi pentingnya penanganan human trafficking di kantong-kantong rawan seperti:
- Sumatera Utara, yang dikenal sebagai pusat modus operandi online scam.
- Kalimantan Barat, daerah pengantin pesanan dan perdagangan manusia.
- Sulawesi Utara, kantong eksploitasi seksual.
- Nusa Tenggara Timur (NTT), wilayah rawan pengiriman pekerja rumah tangga (PRT) ke luar negeri.
Selain pencegahan, DPP PATRIA mendorong penguatan keterampilan PMI di Balai Latihan Kerja agar mereka menjadi tenaga kerja yang kompeten di negara penempatan. Gabriel juga menyoroti pentingnya edukasi keuangan bagi PMI agar mereka dapat menabung dan berinvestasi untuk masa depan.
Perlindungan Hukum di Luar Negeri
Audiensi tersebut juga membahas perlindungan PMI yang menjadi korban pelanggaran hukum di luar negeri, termasuk kasus Mariance Kabu asal NTT yang sedang mencari keadilan di negara jiran. Gustaf menegaskan perlunya kerja sama erat dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sosial.
Respons Positif Kementerian PPMI
Plt. Dirjen Penempatan Mocharom Ashadi yang mewakili Wakil Menteri PPMI Christina Aryani, menyambut baik usulan program DPP PATRIA. “Kami sangat mendukung inisiatif ini, terutama peningkatan kompetensi bahasa dan keterampilan PMI. Pelayanan satu atap yang cepat dan aman juga menjadi prioritas,” ujar Mocharom.
DPP PATRIA menegaskan, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan perlindungan menyeluruh bagi PMI, termasuk mengatasi isu perdagangan manusia yang menjadi momok di berbagai daerah. “Indonesia harus menjadi contoh negara yang melindungi warganya di luar negeri,” pungkas Gustaf.***
