Baca Juga: Seorang Warga Gugat Keabsahan Ijazah Cawabup Rote Ndao ke PTUN
Program Manager Bengkel AppeK, Umbu Landuawang, mengatakan, lebih fokus pada pemberdayaan kelompok rentan, perempuan, disabilitas dan kelompok lainnya yang ada ditingkat desa dengan 3 program utama pemantauan layanan publik khusus pembangunan di kabupaten Kupang, program sekolah AMAN, mendukung literasi dan numerasi dan program Mata HAti, bagian dari konsorsium bersama YTB, JPM, Pikul, dan Garamin fokus pada pemberdayaan ekonomi di wilayah Kupang Tengah, Kupang Timur dan Amarasi.
"Akitivitas kami ini lebih pada penguatan kapasitas bagi kelompok-kelompok rentan pada perempuan kepala keluarga, disabilitas, keluarga ODGJ dan anak muda putus sekolah,"kata Umbu.
Penguatan kapasitas harus didukung dengan baik melalui edukasi, sehingga Bengkel AppeK juga berkolaborasi dengan perangkat desa dan pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Baca Juga: Saiban, Figur Inspiratif Lokal yang Menggerakkan UMKM Ponorogo
"Pemkab Kupang saat ini lebih responsif, ketika program ini dijalankan Pemkab merancang terkait forum inklusi, bagi kami ini sebuah lompatan yang sangat baik, dan ditambah aksi bersama, baru pertama kali terjadi jejaring secara bersama melakukan aksi terlepas dari program masing-masing,"tambah Umbu
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Kupang, Juhardi Selan, mengatakan, secara umum sesuai dengan kebijakan pembangunan kabupaten Kupang untuk mewujudkan kabupaten yang inklusif selalu membuka diri untuk semua lembaga mitra.
"Upaya kita untuk mewujudkan kabupaten yang inklusif, kami selalu membuka diri untuk semua teman- teman,lembaga mitra,"kata Juhardi.
Baca Juga: PNM Peduli Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Gili Ketapang yang Dilanda Kekeringan
Bukti komitmen Pemkab Kupang, dicetuskan 3 pilar utama yang diterapkan dalam mencapai upaya kabupaten yang inklusif, yakni, wajib menyediakan kebijakan-kebijakan inklusi yang mampu mengakomodir semua kepentingan dan kerja nyata lembaga mitra, perangkat daerah dan juga dilevel pemerintah desa, kelurahan.
Pilar kedua, Pemkab Kupang berupaya menyediakan kelembagaan inklusi, secara struktural dilevel kabupaten melalui forum inklusi melibatkan semua stakeholder dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan hasil identifikasi kelompok-kelompok rentan di kabupaten Kupang.
Ketiga, berupaya maksimalkan pembiayaan khususnya di perangkat daerah dan pemerintah desa guna memaksimalkan peran dan fungsi pemerintah untuk menjamin bahwa tak seorangpun terlewati dalam proses pembangunan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Disambut Pj. Gubernur NTT di Bandara El Tari Kupang
"Kita berkumpul disini untuk melihat kembali, bahwa selain 3 pilar utama tersebut ada strategi penting yang kami kembangkan, yakni membangun kemitraan yang kolaboratif dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kupang,"tutup Juhardi.
Rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam rangka memperingati Hari International untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Hari AIDS Sedunia dan Hari International bagi Penyandang Disabilitas serta Hari Hak Asasi Manusia (HAM). (*)
