NTTHits.com, Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) menyambangi Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) minta dukungan mengurai beberapa persoalan.
"Pertemuan ini untuk perkuat silaturahmi dan bahas berbagai permasalahan serta program kerja dari Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang memerlukan dukungan Pemkot Kupang,"kata perwakilan Kepala Kemenkumham NTT, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maliki, Kamis, 12 September 2024.
Baca Juga: Deflasi Agustus 2024, Bank Indonesia : Peluang Emas Perkuat Pengendalian Inflasi di NTT
Adapun persoalan - persoalan yang disampaikan antara lain, kekurangan tenaga dokter dan perawat untuk pembukaan izin klinik di UPTD Lapas Kelas IIA Kupang, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang.
"Kami berharap Pemkot Kupang dapat membantu merekomendasikan atau menambah tenaga dokter dan perawat yang bekerja di lingkup pemerintah kota,"tambah Maliki.
Baca Juga: RSUD Pratama Reo Kurang Puluhan Tenaga Medis dan Non Kesehatan
Permasalahan kedua yang disampaikan terkait bantuan memperbaiki lampu jalan yang sudah suram, mati, atau tidak berfungsi di sekitar Lapas dan Rutan. Penerangan lampu jalan sangat mempengaruhi keselamatan kerja bagi pegawai dan masyarakat sekitar.
Soal Ketiga, masalah toilet di LPKA yang berbatasan langsung dengan rumah warga, yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kota untuk memantau dan mencari solusi terbaik.
Baca Juga: Ini Susunan Delapan Fraksi DPRD Kota Kupang Periode 2024-2029
Keempat menyangkut narapidana anak-anak di bawah umur yang memerlukan keterampilan, pembelajaran, serta dukungan psikologis yang baik selama di tahanan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan tenaga pendidik, dan Pemkot Kupang diharapkan dapat membantu menyalurkan sumber daya manusia untuk mengajar di sekolah yang akan segera diluncurkan.
Kelima adalah masalah kekurangan tenaga ahli untuk pelatihan kerja bagi mantan narapidana perempuan, yang mana pelatihan kerja ini sangat dibutuhkan untuk mendukung ekonomi dan keberlangsungan hidup mereka.
Baca Juga: Bencana Kekeringan Mengancam, BPBD Kota Kupang Susun Dokumen Rencana Kontijensi
Menanggapi berbagai persoalan diatas,Pj Wali Kota Kupang, Linus Lusi mengatakan, akan berkolaborasi dan bersinergi bersama Kemenkumham dalam menyalurkan tenaga dokter, perawat, dan pendidik yang ada di lingkup Pemerintah Kota Kupang secara gratis.
"Terima kasih dan apresiasi atas kunjungan ini, Pemkot berkomitmen untuk berkolaborasi serta bersinergi dengan Kemenkumham,"kata Linus.
