NTTHits.com, Jakarta — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menorehkan tonggak sejarah baru dalam upaya menuju swasembada garam nasional. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menggandeng Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), K-Utech Salt Technology Germany, dan PT Garam (Persero) untuk mengembangkan lahan dan industri garam terpadu di sejumlah kabupaten di NTT.
Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Jakarta dan dihadiri empat kepala daerah: Bupati Kupang Yosef Lede, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Bupati Sabu Raijua Krisma Riwu Kore, dan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Falentinus Desalle Kebo.
Program strategis ini mendapat dukungan penuh dari Bappenas dan KKP, serta telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang garam.
Baca Juga: Garam Saltera Tembus Pasar Nasional, Gubernur NTT Lepas Distribusi Perdana
Dorongan dari Pemerintah Pusat
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyebut pengembangan garam di NTT merupakan langkah besar menuju kemandirian nasional di sektor kelautan.
“Basis pengembangan garam harus bertumpu pada pengetahuan, teknologi, dan penelitian. Kita akan membangun Indonesia International Salt Institute untuk mendukung transformasi ini,” ujar Pambudy saat memberikan keynote speech.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat dan kerja sama erat yang dibangun Gubernur Melki Laka Lena dengan pemerintah pusat dan investor asing. “Gubernur Melki sangat proaktif dan kooperatif, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada garam,” tambahnya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Tata Niaga Garam Curah, Jaksa Penyidik Geledah Dinas Perindag Sabu Raijua
KKP Optimistis Hentikan Impor Garam 2027
Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia akan menghentikan impor garam pada akhir 2027.
Menurutnya, Kabupaten Rote Ndao menjadi lokasi awal pengembangan dengan potensi lahan hingga 13.000 hektare (ha), yang akan dikerjakan dalam tiga tahap:
- Tahap I: 1.192,57 ha
- Tahap II: 9.541,10 ha
- Tahap III: 3.135,13 ha
“Rote Ndao sangat potensial. Kita akan menjadikannya kawasan percontohan pengembangan garam nasional,” tegas Sakti.
KKP menargetkan pada 2027 kebutuhan garam nasional mencapai 5,1 juta ton, dengan pasokan 4 juta ton dari tambak dalam negeri dan 1 juta ton dari industri pengolahan domestik.
“Tujuan akhirnya bukan hanya swasembada, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendapatan pekerja diharapkan bisa meningkat hingga 2,5 kali UMR,” tambahnya.
Baca Juga: Gubernur Melki Laka Lena, NTT Siap Jadi Provinsi Garam dan Energi Terang
