NTTHits.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan peran TNI dan Polri sangat diperlukan dalam proses hilirisasi. Terlebih, untuk menindak tambang ilegal yang akan mengganggu proses hilirisasi.
"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu. Dan tugas TNI-Polri ada di situ," ungkap Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.
Presiden mencontohkan, kalau ekspor ilegal, seperti timah, bauksit, batu bara dilakukan sementara di dalam negeri masih ada, maka penerimaan negara akan berkurang.
Baca Juga: Polri Terjunkan Tim Gabungan Selamatkan Pilot Susi Air yang Disadera OPM
"Sehingga tugas TNI-Polri kalau di laut ya polisi air, Bakamla. TNI AL misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan, tak perlu saya jelaskan," jelasnya.
Sebagai informasi, hal itu menjadi salah satu amanah Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri. Amanat tersebut sesuai dengan tema Rapim TNI-Polri terkait produktivitas dengan transformasi ekonomi.
Presiden juga menyampaikan pentingnya visi yang sama antara TNI dan Polri. Terlebih, mengenai pembagian tugas dan wilayah dalam menghadapi berbagai situasi serta tantangan.
Baca Juga: Kejari Sikka Tahan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Dana Covid
"Jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan menjaga kondusifitas di tahun politik. Saya rasa garis besar itu," ungkap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan, terkait pengamanan jelang Pemilu 2024, ia meyakini bahwa TNI dan Polri sudah mengerti apa yang harus dilakukannya. Bahkan, TNI dan Polri diyakini tahu bagaimana menjaga kondusifitas di tahun politik ini.
"Nggak ada, saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusifitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis," jelasnya.***
