NTTHits.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irjen Pol. (Purn) Drs. Y. Jacki Uly, M.H menyoroti tingginya angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Untuk mengatasi masalah TTPO, Jacki Uly sebagai (Purn) Polri, mengusulkan dibangunnya pos Polisi di Bandar Udara di NTT.
Pasalnya, menurut Jacki Lapangan Terbang Eltari yang selama ini dipakai untuk umum adalah milik AU. Sehingga tidak ada pos Polisi di sana.
Baca Juga: Geliatkan Kembali Tambak Garam di Sabu, MDT Datangkan Investor
"Untuk mengatasi masalah ini, saya hanya memberikan saran, masukan, sebagai (purn) Polri, bahwa di Lapangan Terbang Eltari itu lapangan terbang yang dipakai umum, tapi milik Angkatan Udara. Sehingga tidak ada pos polisi di dalam bandara itu", kata Jacki dalam Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (05/06/23).
Dijelaskannya, letak pos polisi terlalu jauh dari Bandara Udara Internasional El Tari, Kupang. Konsekuensinya, polisi di daerah itu kesulitan memantau lalu lintas manusia yang keluar masuk melalui bandara itu.
Padahal menurut Jacki, perdagangan orang atau TPPO itu kebanyakan terjadi melalui bandara udara dan hanya polisi yang memiliki naluri kuat untuk melihat terjadinya suatu TPPO.
Baca Juga: Ketua Araksi NTT, Alfred Baun Menolak Tandatangani Berita Acara Pemeriksaan Operasi Tangkap Tangan
"Kalau dahulu selalu bisa digagalkan dari awal pak. NTT sekarang ini termasuk yang terbesar dalam masalah TPPO. Jadi kalau kita mau menindak TPPO mesti dari asalnya. Seperti membangun pos - pos yang berada di lapangan terbang itu", ungkap Jacki.
Ia juga berharap bisa ada koordinasi baik antara pihak Polri dan TNI agar anggota Polri bisa masuk ke sana.
"Dengan alasan bahwa itu adalah lapangan terbang milik militer, bagaimana caranya koordinasi yang sebaik - baiknya antara Polri dengan TNI agar anggota Polri bisa masuk di sana. Tolong dipikirkan bagaimana kita koordinasi dengan TNI sehingga kalau bisa ada pos polisi permanen di sana", kata Jacki.
Baca Juga: Istri Gubernur NTT, Julie Laiskodat Maju Calon Gubernur di Pilgub 2024
Jacki juga menyampaikan persoalan lain yang merupakan masukan dari konstituennya di NTT. Di antaranya mengenai kebutuhan sarana - prasarana untuk kepolisian di daerah perbatasan di NTT.
"Karena ini pembahasannya mengenai anggaran. Kami mendapati beberapa hasil diskusi di daerah terutama pos - pos polisi, polsek yang berada di perbatasan. Seperti contoh, tunjangan perbatasan hanya di tiga Polsek. Sedangkan polres dan lima polsek lainnya belum mendapatkan tunjangan perbatasan. Kelihan itu di Polres Timor Tengah Utara”, kata legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao dan Kota Kupang).
