NTTHits.com, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama menjadikan NTT sebagai provinsi yang ramah anak dan ramah perempuan.
Ajakan ini disampaikan saat membuka secara resmi kegiatan Jalan Santai dan Live Talk Show Radio bertema "Melalui Semangat Emansipasi Kartini, TP-PKK Berkolaborasi Wujudkan Aksi Tolak Kekerasan Perempuan dan Anak, serta Kampanyekan Tenun Keren NTT", di area Car Free Day (CFD) El Tari, Kupang, Sabtu (26/4/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT. Berdasarkan data, lebih dari 70% narapidana di lapas merupakan pelaku kekerasan terhadap kelompok rentan ini.
“Ada tatanan sosial yang rusak yang menyebabkan pembiaran kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini tidak bisa dibiarkan. Hari ini saya mengajak semua stakeholder dan seluruh masyarakat untuk bergerak melawan. Mari bersama membangun NTT yang ramah anak dan perempuan," tegas Gubernur.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi NTT, Mindriyati Astiningsih Laka Lena, dalam sesi Live Talk Show menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kunci membangun masyarakat NTT yang maju dan sejahtera.
"Perempuan adalah tiang rumah tangga. Jika rapuh, maka rumah pun akan roboh. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk mencegah kekerasan demi mewujudkan NTT yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan," ujarnya.
Baca Juga: Gubernur NTT Pastikan Sekolah Jadi Zona Aman dari Kekerasan Perempuan dan Anak
Mindriyati juga menyampaikan berbagai langkah strategis yang sudah ditempuh, di antaranya:
- Pelatihan bagi 22.000 pengurus PKK dan kader Posyandu tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak.
- Advokasi bersama LBH APIK untuk pengawalan kasus kekerasan yang viral.
- Kampanye pendidikan pencegahan stunting, kemiskinan ekstrem, dan kekerasan sejak dini di lingkungan sekolah.
Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTT, Ruth Laiskodat, turut mengungkapkan bahwa selama Januari hingga Maret 2025, tercatat 139 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT.
"Setiap kekerasan, baik di ranah privat maupun publik, wajib dilaporkan. Kita punya Call Center SAPA 129 dan WhatsApp di 08111129129. Laporkan agar korban mendapatkan perlindungan dan pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku," tegas Ruth.
Baca Juga: “Mewarisi Api Kartini: Perjuangan Perempuan Penyandang Disabilitas Menembus Batas
Wakil Ketua DPRD NTT, Kristien Samiyati Pati, juga mendukung penuh langkah ini dan menilai perlunya lahir kebijakan konkret untuk melindungi perempuan dan anak.
"Ini masalah darurat. Sebagai Wakil Ketua DPRD, saya pastikan komitmen kami untuk melahirkan regulasi yang berpihak," ujarnya.
