NTTHits.com, Jakarta - Setelah viral pemberitaan dugaan keterlibatan oknum anggota Kepolisian Resor (Polres) Belu, Bripka Apolynaris Meje Nuwa alias Naries, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), menerbitkan Surat Telegram (ST) Penggunaan Medsos yang ditujukan ke seluruh anggota dalam Wilayah Hukum Polda NTT.
ST Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H, M.A yang ditandatangani secara elektronik oleh Waka Polda NTT, Brigjen Polisi Awi Setiono, S.I.K, M.Hum tanggal 03 Februari 2025, berisikan beberapa poin penting yang wajib dipatuhi seluruh anggota, dalam rangka menjaga nama baik Institusi Polri sehubungan dengan penggunaan Platform Digital.
ST Penggunaan Medsos tersebut, terbit pasca viral oknum polisi di Belu, Bripka Naries Nuwa diduga terlibat secara aktif berpolitik praktis mendukung salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati - Wakil Bupati Belu.
Kaitan dengan hal di atas, Bripka Naries Nuwa dikabarkan telah diperiksa pengamanan Internal (Paminal) Polres Belu, Minggu, 2 Februari.
Sayangnya, hasil pemeriksaan Paminal Polres Belu yang disampaikan Kabid Propam Polda NTT, berbeda dengan penjelasan Kabid Humas Polda NTT.
Terkonfirmasi Senin, 3 Februari 2025 malam Kabid Propam Polda NTT, Kompol Robert Sormin AS menyatakan Bripka Naries tidak terlibat politik praktis.
Sementara, Kabid Humas, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H. menjawab konfirmasi wartawan bahwa kasus Bripka Naries Nuwa masih dalam proses penyelidikan.
"Bahwa benar, Unit Paminal Polres Belu telah melakukan klarifikasi kepada Bripka Apolynaris Meje Nuwa. Yang bersangkutan di periksa terkait adanya unggahan foto slh satu calon bupati belu yang ditemukan oleh Unit Paminal pada hari Jumat, 31 Januari 2024. Sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan, hingga saat ini tidak ditemukan adanya keterlibatan Bripka Apolynaris Meje Nuwa dalam politik Pilkada Belu", jawab Robert Sormin.
Ia juga menegaskan, Polri tetap berkomitmen menjaga netralitas Institusi Polri dalam setiap kegiatan politik.
"Kami menegaskan bahwa Polri tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas Institusi Kepolisian dalam setiap kegiatan politik, termasuk Pilkada. Apabila ditemukan pelanggaran terkait ketidak netralitas anggota Polri, maka akan dilakukan sanki berupa etik maupun pidana sesuai dengan aturan", tegasnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda NTT, Henry Chandra mengaku kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.
"Masih dalam penanganan. Tunggu informasi lebih lanjut," ujarnya.
Katanya, Ketentuan undang-undang sudah sangat jelas. Anggota Polri harus netral dalam Pilkada maupun Pileg.
